Perjuangkan Madrasah Negeri Depok, Ketua Bamusi Bongkar Fakta Mengejutkan: Ada Kepentingan Bisnis

Siap – Keberadaan madrasah negeri yang masih sangat minim di Kota Depok, telah menyita perhatian publik. Ironisnya, sejumlah lahan aset daerah justru disewakan untuk sekolah swasta. 

Tercatat, ada sekira belasan aset Pemerintah Kota Depok yang disewakan untuk Sekolah Dasar Islam Terpadu atau SDIT. 

Hal tersebut menuai sorotan banyak pihak. Salah satunya yang ikut berkomentar yakni Ketua Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Kota Depok, Afifah Alia. 

Menurutnya kondisi itu memprihatinkan di tengah banyaknya kebutuhan publik. 

"Sementara lahan disewakan ke pihak lain tapi ironisnya beberapa lembaga masih sewa belum memiliki tempat," ujarnya. 

Tercatat, ada beberapa lembaga yang lahannya terpaksa menyewa dengan pihak lain, di antaranya KPU dan Bawaslu. 

Bahkan, rumah dinas wali kota dan wakilnya pun menyewa ke pihak lain. 

"Setahu saya kalau rumah dinas wali kota masih sewa dan walaupun yang disewa adalah rumah wali kota sendiri. Belum lagi pengeluaran untuk rumah dinas wakil wali kota, semuanya membebani APBD Kota Depok," katanya pada Minggu, 15 Oktober 2023.

Disisi lain, Afifah juga menyinggung soal pembayaran uang sewa SDIT yang dinilai tak seimbang.  

"Harga sewa saat pemkot menyewa berdasarkan nilai pasar 2-5 persen. Sementara Pemerintah Kota Depok hanya menerima 0,2 persen dari nilai tanah yang disewa," jelasnya.

Menurut Afifah kondisi ini tentu berbanding miris dengan keberadaan madrasah negeri yang masih sangat minim.

Bahkan, sejak Depok berdiri sebagai kota, sampai sekarang hanya ada satu madrasah negeri. 

"Warga Depok butuh madrasah negeri yang gratis, bukan SDIT dengan uang masuk di atas Rp 10 juta," tutur Afifah.

"Jadi tidak ada kepentingan warga atas SDIT, yang ada kepentingan bisnis sekelompok orang," sambungnya.