IBH Klaim 96 Persen Warga Depok Puas dengan Rezim PKS, Endingnya di Skak Mat PDIP
- siap.viva.co.id
Siap – Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono (IBH) dipastikan bakal melenggang untuk ikut berkompetisi di ajang pemilihan kepala daerah atau Pilkada Depok, tahun ini.
Hal itu ditegaskan dengan munculnya surat keputusan (SK) yang telah diterbitkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk dirinya baru-baru ini.
Lantas mungkinkah PKS bakal kembali mempertahkan gelarnya sebagai penguasa Depok? Mengingat, belakangan ini banyak dorongan untuk ganti rezim.
Menurut IBH, itu hanyalah isu tahunan yang selalu berhembus tiap musim Pilkada.
"Setiap Pilkada pasti diisukan seperti itu, dan alhamdulillah warga Kota Depok percaya kepada PKS untuk dapat memimpin Kota Depok. Kami bersyukur, mudah-mudahan dari hasil survei pun tingkat kepuasan terhadap Pemerintah Kota Depok 96 persen," katanya dikutip pada Kamis, 25 April 2024.
IBH menegaskan, silahkan saja jika ada yang menyebut warga jenuh dengan gaya kepemimpinan PKS, karena menurut dia faktanya tidak demikian.
"Ya jadi sah saja, satu orang atau beberapa orang mengatakan seperti itu.
Bagaimana landasan ilmiahnya? Landasan ilmiah kan ada dengan survei," ujarnya.
Imam Budi Hartono alias IBH tunjukan SK untuk maju di Pilkada Depok
- siap.viva.co.id
Lebih lanjut pria yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPD PKS Depok itu mengklaim, bahwa berdasarkan hasil survei, tingkat kepuasan warga terhadap pemkot cukup tinggi.
Mobilnya Digembok Karena Parkir Sembarangan, Wanita Ini Malah Ngamuk
"Yang kebetulan wali kota dan wakil walikotanya berasal dari Partai Keadilan Sejahtera itu tingkat kepuasannya 96 persen," ucap IBH.
"Jadi, tidak terbantahkan. Kalau cuman kata satu, dua orang, atau kelompok sah, tapi tidak mewakili semua warga Kota Depok," sambungnya lagi.
Atas dasar itulah, dirinya pun merasa sangat optimis bisa kembali memperpanjang kekuasaan PKS di Kota Depok.
"Insya Allah kita harus optimis, ujarnya.
Fakta PDIP
Sementara itu, klaim tersebut dibantah keras oleh Sekretaris DPC PDIP Kota Depok, Ikravany Hilman.
"Jadi yang disebutkan Pak Imam itu betul, bahwa 96 persen warga Depok puas sama pembangunan di Kota Depok karena dia surveinya, indikatornya, kader-kader PKS. Ya 96 persenlah pastinya," ledek Ikra.
"Nah cuma kan gini, survei-survei ini kan sering menyembunyikan banyak hal. Semisal pertanyaan-pertanyaannya seperti apa? Apakah leading nggak dengan jawaban itu? Nah jadi nggak usah klaim-klaim pakai hasil survei yang seperti itu," sambungnya.
Sebab, kata Ikra, coba saja bandingkan Depok dengan kota-kota lain, seperti fasilitas transportasi, fasilitas ruang publik, irigasi, drainase dan sebaginya.
"Coba cek dengan kota-kota lain, ya jauh tertinggalah. Lantas bagaimana mau dibilang nyaman?" tanya dia.
Karena menurut Ikra, faktanya tidak demikian.
"Ya misalnya beberapa media kalau ada berita tentang Depok pasti komennya jarang sekali yang baik. Coba saja cek kolom komentar di media sosial atau media lainnya."
DPRD Depok, Ikravany Hilman soal SDN Pondok Cina 1
- siap.viva.co.id
"Jadi saya nggak tahu klaimnya itu dari mana, mungkin Pak Imam yang pilih sendiri lembaga surveinya, atau ya jangan kerjasama lagi dengan lembaga survei itu, karena itu ngaco lembaga surveinya," timpal Ikra.
Anggota DPRD Depok ini kemudian mengusulkan, agar sebaiknya lembaga survei tersebut jangan dipakai lagi.
"Iyalah ngawur. Siapa yang disurvei? Lembaga mana yang survei? Itu mesti dicek pertanyaan kaya apa?" ujarnya.
"Jadi menurut saya sih nggak perlu pakai klaim-klaim survei lah soal kepuasan."
Sebab menurutnya, yang ilmiah saja belum tentu sesuai fakta atau kenyataan yang ada.
"Loh yang ilmiah itu belum tentu benar. Metode ilmiah itu bisa juga nggak 100 persen betul. Seperti tadi yang saya bilang, survei tapi pertanyaanya netral apa nggak? Pengmbilan samplenya clear nggak? Dan seterunya. Itu mesti dicek kalau memang jujur," jelasnya.
Sebab, masih kata Ikra, jangankan survei, indeks pmbangunan manusia atau IPM hasil kerja BPS saja masih bisa dipertanyakan.
"IPM Depok yang tinggi itu masih kita pertanyakan, apakah itu bisa dipercaya untuk merujuk pada prestasi Kota Depok. Apalagi hasil survei-survei seperti itu," tegasnya.
Atas dasar itu pula lah, Ikra sangat optimis rezim PKS bakal runtuh di Pilkada Depok tahun ini.
"Nggak ada kekuasaan yang abadi keculi kekuasan Tuhan."
Ada beberapa faktor yang membuat Ikra yakin dengan hal tersebut. Utamanya soal jumlah pemilih.
Faktanya, suara PKS tidak mewakili angka mayoritas penduduk Depok.
"Gini loh, Pilkada Depok ini kan cuma diikuti 60 persen, sedangkan 40 persennya golput. Artinya kekuasaan Pak Imam dan kawan-kawan itu cuma direstui, atau memperoleh legitimigasi dari 30 persenan dari total jumlah pemilih," katanya.
Ia lantas membandingkan dengan sejumlah kader PDIP yang meraih suara tinggi di beberapa daerah.
"Bandingkan misalnya Hendar Priyadi di Semarang peridoe keduanya menang 92 persen, Risma menang dengan tingkat pasrtispasi yang tinggi. Terus Azwar Anas di Banyuwangi juga menang 90 persen," jelasnya.
"Nah itu baru bisa diklaimlah seperti tadi yang Pak Imam bilang. Kan (Depok) ini nggak. Selama 4 periode (PKS) ini cuma dapat 30 persenlah dari total pemilih. Pemenangnya golput," tuntas Ikra.
