PHK Besar-besaran akibat Efisiensi Anggaran, Rakyat Kecil Kembali Jadi Korban

“Efisiensi tidak boleh menjadi alat untuk menindas yang lemah dan menguntungkan yang kuat. Jika ingin melakukan efisiensi, mulailah dari penghapusan pemborosan yang ada di kalangan elite,” tambah Achmad.

Achmad mengkritik keras situasi yang terjadi di lapangan, di mana ratusan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi justru dipecat, sementara pemerintah malah terus mengangkat staf khusus dengan fasilitas mewah.

Hal ini menurutnya mencerminkan ketimpangan struktural yang semakin lebar di Indonesia.

“Ratusan tenaga honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun justru dirumahkan, sementara pemerintah malah mengangkat staf khusus dengan gaji dan fasilitas luar biasa. Ini adalah ketimpangan yang nyata,” ujar Achmad.

Achmad menilai bahwa pemerintah seharusnya lebih bijak dalam memotong anggaran.

Ia berpendapat bahwa pengurangan anggaran yang sesungguhnya harus diarahkan pada jabatan-jabatan yang tidak memberikan dampak langsung terhadap pelayanan publik.

Dengan demikian, efisiensi dapat tercapai tanpa harus mengorbankan sektor-sektor yang vital bagi masyarakat.

Halaman Selanjutnya

“Masyarakat berhak mendapatkan transparansi dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat, bukan hanya janji kosong yang berpihak kepada segelintir orang,” tegas Achmad.