PHK Besar-besaran akibat Efisiensi Anggaran, Rakyat Kecil Kembali Jadi Korban
- Istimewa
“Masyarakat berhak mendapatkan transparansi dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat, bukan hanya janji kosong yang berpihak kepada segelintir orang,” tegas Achmad.
Di balik keputusan pemangkasan besar-besaran yang memengaruhi sektor publik, Presiden Prabowo Subianto bersama dengan kementeriannya tengah berupaya mengefisiensikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Pemerintah menargetkan penghematan sebesar Rp306,69 triliun, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan pada 22 Januari lalu.
Namun, langkah tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai keadilan sosial dan dampaknya terhadap sektor-sektor yang melayani langsung kepentingan publik, terutama yang melibatkan pekerja lapisan bawah.
Bukan hanya sektor pemerintahan, sektor media publik juga ikut merasakan dampak besar dari efisiensi anggaran ini.
Beberapa penyiar Radio Republik Indonesia (RRI) dan karyawan TVRI telah dipecat, dan sejumlah kontributor media lainnya juga terancam kehilangan pekerjaan.
Salah satu video viral menunjukkan kontributor TVRI Yogyakarta yang mengungkapkan kisahnya akibat keputusan tersebut.
Sementara itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo juga terus berupaya menegaskan komitmennya untuk menghemat anggaran dengan langkah-langkah pemangkasan yang lebih tegas, meskipun dengan konsekuensi besar bagi lapisan masyarakat yang lebih rentan.
