PDIP Depok soal Polemik SDN Pondok Cina: Bukannya Semakin Baik Malah Jadi Mundur

Siap – Polemik SDN Pondok Cina (Pocin) 1 belum juga usai. Kekinian, sejumlah orangtua siswa kembali menyampaikan sederet keluhannya ke Fraksi PDIP di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok pada Senin, 15 Januari 2024.

Ketua Fraksi PDIP, Ikrvany Hilman mengungkapkan, bahwa keluhan itu di antaranya berkaitan dengan aktivitas belajar mengajar dan aktivitas di luar jam belajar mengajar. 

Ini terjadi pasca sepekan anak-anak mereka direlokasi ke gedung SDN Pondok Cina 5.

"Sebetulnya yang pertama yakni soal penurunan kualitas dari ruangan kelas. Yang tadinya bisa satu meja satu siswa ada ruang gerak dan sebagainya, sekarang jadi sempit," ujarnya. 

Kemudian, kata pria yang akrab disapa Ikra itu, ada beberapa hal lagi yang berkaitan dengan soal belajar mengajar. Seperti masalah lapangan, lalu kegiatan di rooftop yang sebetulnya enggak memadai dan cenderung berbahaya bagi siswa. 

"Nah ini yang dilaporkan, yang lain-lain sebetulnya karena dipaksakan pindah dua sekolah jadi satu maka ada anak-anak yang sekolah siang," katanya. 

Menurut Ikra itu hal penting, namun sering kali luput dari sorotan.

"Karena semua riset menyebutkan, bahwa jam terbaik untuk menyerap pelajaran itu puncaknya adalah pukul 9 hingga 10 pagi." 

Sedangkan waktu siang itu efektifnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain di luar jam belajar mengajar di kelas. 

"Nah maka harusnya kewajiban pemerintah kota adalah memastikan bahwa semakin ke sini semakin tahun semakin berkurang lagi anak-anak yang sekolah siang." 

"Ini untuk memastikan bahwa pendidikan sistem pendidikan di Kota Depok memaksimumkan semua potensi yang ada gitu," sambungnya. 

Namun kenyataan hari ini, lanjut Ikra, justru malah menambah anak-anak yang sekolah siang. 

"Itu sebetulnya hal yang kelihatannya remeh temeh tapi sangat penting. Karena kewajiban kota adalah terus memaksimumkan pelayanan kepada warga agar hak pendidikan ini terpenuhi dengan maksimum," jelasnya. 

Namun ironinya adalah, semua problem itu dilaksanakan ketika pemerintah kota  sebetulnya belum tahu persis itu aset eks SDN Pondok Cina 1 mau digunakan sebagai apa. 

Bahkan, sampai detik ini pun, kata Ikra, para orangtua siswa belum pernah diajak untuk berdialog dengan wali kota. 

Padahal, mereka adalah warga Depok yang memiliki hak atas aset tersebut.

"Berbeda dengan dengan peristiwa sebelumnya yang akan dibuat masjid atas bantuan pemerintah provinsi, nah ini sudah batal." 

"Nah sekarang ini belum tahu itu mau dipakai apa, tapi (anak-anak) tetap dipaksa pindah dengan berbagai persoalan yang muncul," sambung Ikra. 

Seharusnya, menurut anggota DPRD Depok tersebut, kalau belum tahu mau dipakai apa, ya jangan dipaksakan untuk relokasi. 

"Ngapain dipaksain, tetap aja sekolah di situ untuk memastikan bahwa seluruhnya ini bisa sekolah yang baru ini bisa memenuhi persyaratan," tuturnya.

Terkait hal itu, lanjut Ikra, maka Fraksi PDI Perjuangan mendesak pemerintah kota untuk meninjau ulang kebijakan itu. 

"Nah di atas segalanya adalah, kita ingin memastikan bahwa setiap warga Kota Depok siapapun itu, memperoleh pelayanan yang maksimum dalam hak atas pendidikan, terutama anak-anak," tegasnya. 

Ikra menambahkan, kalau hari ini belum bisa memaksimalkan soal pendidikan tidak apa-apa, tapi tunjukkan komitmen bahwa semakin tahun semakin baik. "Bukannya semakin baik malah jadi mundur," tuturnya. 

Sekretaris DPC PDIP Depok itu juga menyinggung, alih-alih nambah lahan sekolah, Pemkot Depok justru menumpuk persoalan dengan sistem merger. 

Yakni, dua sekolah jadi satu bangunan. Seperti yang terjadi dengan SDN Pondok Cina 1 dan 5.

Adapun gedung sekolah tersebut berlokasi di Jalan Pinang III, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok.

Di sana tercatat ada sekira 300 siswa SDN Pondok Cina 1 dan sekira 200 SDN Pocin 5. Mereka membaur dengan sistem jam belajar mengajar pagi dan siang.