Menelisik Pengerahan TNI di Institusi Kejaksaan, Segenting Apa Kejati dan Kejari?

"Kejaksaan Tinggi tentu saja berkoordinasi dengan Kodam dengan lain-lain termasuk dengan Kodim di Kejari, dengan Komando Armada di Angkatan Laut juga dengan Angkatan Udara," terangnya. 

"Tentu karena saya background-nya bukan ilmu hukum, maka pendekatan yang akan saya ulas ini bukan dari sisi yuridis, tapi dari sisi politis," sambung dia. 

Jika seperti itu, menurut Ginting ini merupakan pertarungan politik antar institusi. 

"Ini kan KUHAP sedang dibahas. Kemudian akan ada juga pembahasan Undang-Undang Kejaksaan dan juga Undang-Undang Kepolisian. Di mana di situ dalam tanda petik ada pertarungan kewenangan," ucapnya. 

Semisal, penyidik ingin juga penyidik tunggal di kepolisian. Padahal di hampir semua negara di dunia tidak ada itu penyidik tunggal. Semua tergantung masalah apa yang diangkat. 

"Kalau persoalan yang terkait dengan imigrasi ya bukan kepolisian. Kalau terkait dengan korupsi justru lebih banyak di sejumlah negara itu kewenangan pada kejaksaan. Nah, seperti itu," terangnya.

Lalu, jika hal itu berkaitan dengan tindak pidana korupsi maka kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, karena terkait dengan kerugian negara.

Halaman Selanjutnya

"Nah, BPK kebetulan wakilnya juga adalah seorang militer, sudah purnawirawan."