Menelisik Pengerahan TNI di Institusi Kejaksaan, Segenting Apa Kejati dan Kejari?

"Nah, BPK kebetulan wakilnya juga adalah seorang militer, sudah purnawirawan."

Lebih jauh Ginting berpendapat, hal ini semakin terasa ketika beberapa waktu lalu publik digegerkan dengan peristiwa Jaksa Agung dikuntit anggota Brimob.

"Yang kemudian disebut oh itu oknum gitu ya, tapi kalau oknum kok cukup banyak. Kemudian sangat intensif begitu ya," ujarnya.

"Sehingga pada waktu itu kebetulan Jaksa Agung Muda-nya dari Angkatan Laut maka dikawal oleh Korps Marinir," timpal dia lagi.

Sedangkan yang sekarang, karena Jampidsus-nya Angkatan Darat. 

"Jadi kelihatannya juga koordinasinya dengan angkatan darat gitu. Ada kenyamanan," sambungnya.

Sebagai informasi, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak memerintahkan pengerahan personel untuk mengamankan Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia, melalui Surat Telegram Nomor: ST/1192/2025 tanggal 6 Mei 2025.

Halaman Selanjutnya

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menjelaskan, bahwa dokumen tersebut masuk dalam golongan Surat Biasa atau SB.