Tanggapan Keras Terkait Operasional Tambang Poboya: LMND Sulawesi Tengah Desak Evaluasi Kementerian

Namun, pernyataan tersebut tidak begitu diterima dengan baik oleh LMND, yang berpendapat bahwa klaim tersebut semakin memperburuk situasi dan tidak menyelesaikan masalah yang ada.

Azis mengungkapkan bahwa selama ini PT CPM tidak transparan dalam menjalankan operasional tambangnya, dan ini menjadi alasan utama untuk terus mengawasi aktivitas mereka.

Dengan berbagai masalah yang mengemuka, baik terkait pencemaran udara, transparansi operasional, hingga dugaan pelanggaran HAM, LMND Sulawesi Tengah meminta pemerintah untuk bertindak cepat dan memastikan bahwa PT CPM bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang mereka.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Hak Asasi Manusia, diharapkan segera turun tangan untuk memastikan bahwa standar keselamatan dan lingkungan dipatuhi oleh PT CPM, serta memberikan solusi yang adil bagi masyarakat sekitar.

Jika tidak ada tindakan tegas, dikhawatirkan akan semakin banyak protes dan kerusakan yang timbul akibat kurangnya pengawasan terhadap perusahaan tambang besar ini.