Wujudkan Depok yang Lebih Terbuka, Ini Dia Janji Supian Suri dan Chandra Rahmansyah saat Daftar KPU

Janji Supian Suri dan Chandra Rahmansyah saat Daftar KPU
Sumber :
  • istimewa

Siap – Pasangan Supian Suri dan Chandra Rahmansyah telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok untuk maju di Pilkada serentak 2024, sebagai Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok.

Tok! Jumlah DPT di Pilkada Depok Bertambah Jadi 1.427.674 Pemilih, Ini Rinciannya

Pendaftaran pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Depok, Supian Suri-Chandra Rahmansyah ke KPU kota Depok diiringi ribuan pendukung, dari relawan hingga partai pengusung yang tergabung dalam Koalisi Perubahan Depok Maju.

Setelah mendaftar ke KPU, mantan sekretaris daerah Kota Depok itu meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kota Depok yang terdampak iring iringan rombongan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Depok, Supian Suri-Chandra Rahmansyah sehingga sejenak menimbulkan kemacetan.

Singgung Masalah Depok, Dedi Mulyadi Ingatkan Jangan Bermain Isu SARA di Pilkada

"Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Depok apabila terjadi kepadatan Lalu Lintas hari ini, Kamis 29 Agustus 2024 sepanjang Margonda Raya sampai ke kantor KPUD Depok. Sehat selalu dan hati-hati dalam berkendara," ucap Supian Suri.

Supian Suri mengatakan, dirinya akan memiliki visi misi untuk mewujudkan yang lebih terbuka dari sebelumnya tertutup. Dimana ia bakal merangkul semua elemen masyarakat.

Lewat Peringatan Maulid Nabi Kader Gerindra Sosialisasikan Supian Suri Jadi Calon Walikota Depok

"Kita ingin Depok jadi milik kita semua, bukan milik kelompok," terangnya.

Setidaknya, terdapat tiga program unggulan yang bakal dilakukan pasangan Supian Suri dan Chandra Rahmansyah jika terpilih menjadi walikota dan wakil walikota dalam Pilkada Depok 2024.

Pertama soal infrastruktur, yakni sejumlah persoalan seperti sampah, banjir, hingga kemacetan masih menjadi momok menakutkan bagi warga Kota Depok.

"Kami akan menyelesaikan persoalan persoalan yang masih melanda Kota Depok, karena kita tidak ingin anak cucu kita nanti terbebani dengan masalah masalah ini. Permasalahan sampah, permasalahan banjir, permasalahan kemacetan, ini menjadi prioritas kami," terangnya.

Selanjutnya soal lapangan pekerjaan dan pemberdayaan warga Depok yang hidup bertetangga dengan Daerah Keistimewaan Jakarta (DKJ). Supian Suri menilai, hal tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi Kota Depok yang memiliki lebih dari 2.000.000 penduduk.

Namun demikian, banyak warga Depok yang belum memiliki pekerjaan yang layak, sehingga belum mampu meningkatkan taraf hidup.

"Kami ingin memberdayakan masyarakat Kota depok, terkait lapangan pekerjaan hari ini, banyak sekali lulusan SMK, banyak sekali lulusan perguruan tinggi yang kesulitan mencari lapangan pekerjaan. Kita ingin menghadirkan balai latihan pekerjaan yang menjadi jembatan antara pekerja dan penerima kerja," paparnya.

Tak hanya itu, Supian Suri bakal menghadirkan Pendidikan yang merata di Kota Depok melalui, pembangunan sekolah negeri yang merata di setiap kecamatan. Di Sisi lain, dirinya juga bakal menegrikan sekolah swasta.

"Terkait dengan pendidikan, kita sama sama tahu orientasi warga Depok pada sekolah negeri. Kita akan lihat dimana lokasi sekolah negeri masih dibutuhkan, dan kami akan mengoptimalkan peran sekolah swasta, yang hari ini belum punya peranan besar, terhadap peningkatan kualitas SDM kami," ungkapnya.

Disisi lain, Chandra Rahmansyah mengungkapkan, selama puluhan tahun Kota Depok berdiri, hanya memiliki satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Nantinya, jumlah itu akan bertambah sesuai kebutuhan.

"Bahkan, sampah nanti kami akan buat dengan konsep ekonomi sirkular, maka nanti kami bisa buat BUMD, apalagi yang lain. Sehingga BUMD itu nanti akan berkolaborasi dengan swasta dan pasti akan tercipta lapangan kerja yang baru," kata Chandra Rahmansyah.

Di sisi lain, beber Chandra Rahmansyah, pihaknya tidak akan membiarkan adanya anak di Kota Depok yang putus sekolah, lantaran terkendala masalah biaya. Apalagi, ada pungutan liar saat masuk sekolah negeri.

"Masalah pendidikan, kami tidak akan biarkan anak mau sekolah harus nyogok, harus bayar sekolah negeri Rp1-10 juta pak, kalau perlu nanti kami seret ke KPK, apabila ada sekolah di Depok yang memungut seperti itu," papar Chandra Rahmansyah.

Bahkan, kata Chandra Rahmansyah, pihaknya akan membuat skema untuk menyekolahkan anak tidak mampu tidak sekolah swasta yang biayanya ditanggung Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

"Dan pastinya anak yang belum dapat sekolah negeri, dan sekolah negerinya belum ada, akan kita dorong ke bangku swasta, pemerintah kota yang bayarkan nanti," jelas Chandra Rahmansyah.