Viva.co.id: Berita Hari Ini Terbaru Terkini dan Terpopuler

Ketidakhadiran Polda Jabar sebagai sebuah keputusan yang sistemik, alur yang prosedural, hierarki dari atas ke bawah yang membuat Polda Jabar hari ini tidak datang.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menilai, putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah batas usia calon kepala daerah hanya akan berujung pada tindakan nepotisme.

Terjun ke dunia politik dan maju di Pilkada Depok Supian Suri kini kantongi Surat Keputusan (SK) dari DPP Kebangkitan Bangsa (PKB). Turunnya SK dari DPP partai PKB menj

Keseriusan DPC Partai Gerindra Kota Depok dalam mengusung Supian Suri menjadi Calon Walikota Depok di Pilkada 2024, dibuktikan dengan memastikan bahwa DPP Partai Gerindra

Sejumlah media asing turut serta menyoroti hasil keputusan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa hasil Pilpres 2024

Putusan sidang Mahkamah Konstitusi perkara Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sidang sengketa Pilpres 2024 digelar hari ini. Polisi menghimbau agar masyaraka

Hal tersebut langsung dibacakan langsung Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 atas gugatan Anies-Cak Imin 

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berbagi kabar gembira buat guru Pendidikan Agama Islam (PAI) jelang hari Raya Idulfitri 1445 H/2024 M. Tunjangan insentif segera cai

MRF, mantan polisi yang terlibat kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya, berinisial RF kembali menjalani proses sidang di PN Depok

Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini menolak gugatan uji materil terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 atau UU Pemilu. Gugatan yang diajukan oleh Brahm

Dalam wawancara eksklusif, Jubir Muda TPN Aryo Seno Bagaskoro memberikan jawaban menarik mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia Capres-Cawapres un

Keputusan MKMK tersebut menjadi bukti, bahwa kekuatan moral politik kebenaran, dan politik akal sehat, tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi