Komentar Menohok Adi Kumis soal Motor Dishub di Acara Petahana Depok

Siap – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) rupanya telah melakukan pemeriksaan terhadap Dishub terkait viralnya kendaraan dinas di acara politik petahana Depok, beberapa hari lalu.

Komisioner Divisi Penanganan Perkara, Data, dan Informasi Bawaslu Kota Depok, Sulastio mengatakan, bahwa pihak Dishub telah mengakui, motor tersebut merupakan kendaraan dinas yang biasa digunakan untuk patwal Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono (IBH). 

Namun, lanjut Sulastio, menurut hasil pemeriksaan ini, pada saat kejadian motor itu dipinjam. 

"Jadi si penguasa motor ini, petugas Dishub, katanya pada saat itu dipinjam motor itu. Dia nggak tahu dipinjam kemana, tahu-tahu muncul lah foto itu dan kemudian viral," jelasnya.

"Jadi menurut Dishub si petugasnya yang pegang motor itu enggak tahu kalau motor itu dibawa ke lokasi acara, tapi kita lagi coba cek jawabannya dengan beberapa pihak," sambungnya. 

Begitu pun dengan IBH, petahana yang digadang-gadang bakal maju sebagai calon Wali Kota Depok. Ia mengaku tidak tahu perihal keberadaan motor Dishub di lokasi acara politiknya. 

"Kita sudah minta keterangan kemarin, pada saat kita ketemu IBH itu sekaligus kita mengingatkan soal imbauan. Nah kita tanya soal kejadian itu, dan jawabannya sama persis dengan jawaban Dishub, dia enggak tahu siapa yang bawa," ucap Sulastio.

Hal itu menuai reaksi banyak pihak. Salah satunya yang cukup kritis menyikapi dugaan pelanggaran tersebut adalah Ketua Relawan Supian Suri, Adi Gunaya atau yang populer disapa Adi Kumis.

Menurutnya, Bawaslu terkesan tidak tegas dalam menyelesaikan persoalan terkait dengan pelanggaran politik di Kota Depok. 

"Jangan setengah-setengah dong. Kan udah jelas itu melanggar aturan, fasilitas negara digunakan untuk kepentingan politik," katanya saat dikonfirmasi pada Rabu, 21 Agustus 2024.

Adi Kumis menilai, seharusnya sebagai pejabat negara, IBH memberi contoh yang benar.

"Gentle dong. Kalau mau begitu ya cuti ajalah, atau dilakukan di luar jam kerja. Ini kan enggak, apa urusannya pakai fasilitas negara untuk acara politik?" tanya Adi Kumis.

Dirinya berpendapat, dalih IBH dan maupun Dishub terkesan seperti pembodohan. 

"Loh iya dong, ini kan namanya pembodohan. Apa iya motor dinas itu bisa jalan sendiri? Kan nggak mungkin, pasti ada permintaan," tegasnya. 

Terkait hal itu, ia mendesak agar pihak terkait segera mengambil langkah tegas, mengaudit atau memeriksa pejabat terkait.

"Ini jelas harus disikapi secara serius agar jangan lagi seenaknya."

Sebagai informasi, acara soft launching deklarasi tersebut menghadirkan pasangan calon Wali Kota Depok IBH yang diusung oleh PKS dan calon wakilnya, Ririn dari Golkar. 

Adapun acara itu berlangsung  di Situ Rawakalong, Cimanggis, Depok beberapa hari lalu.