Sebut Wawalkot Dungu soal Kisruh Damkar Depok, Ikra: Ya Logikanya Begitu

Siap – Anggota DPRD Ikravany Hilman kembali melontarkan kritik yang cukup tajam terhadap pola berpikir Wakil Wali Kota (Wawalkot) Depok, Imam Budi Hartono terkait kisruh pemadam kebakaran atau Damkar. 

"Sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa pernyataan dari pemerintah kota, dalam hal ini wakil wali kota dalam kasus Damkar Depok yang viral baru-baru ini, saya bilang bahwa pernyataan itu ya dungu," katanya saat dikonfirmasi pada Jumat, 26 Juli 2024. 

Anggota dewan yang akrab disapa Ikra itu lantas menjelaskan, bahwa dungu ini tidak berkaitan dengan orang. Menurutnya dungu ini berkaitan dengan cara berpikir. 

"Jadi ini betul-betul bukan penilaian etis, bukan penilaian baik, benar, atau salah. Tapi ini betul-betul penilaian logis," jelasnya. 

Ikra kemudian menerangkan, bahwa apa yang disampaikan Imam Budi Hartono selaku Wakil Wali Kota Depok terhadap pegawai Damkar, Sandi Butar Butar tidak mencerminkan pejabat publik.

"Nah, harusnya kan yang dia sampaikan adalah satu hal yang membuat publik merasa bahwa pemerintah kota itu bertindak untuk mengamankan mereka," ujarnya. 

Ikra berpendapat, soal kelakuan aparatur, itu kan soal internal, tidak ada kaitannya dengan pokok masalah. 

"Gini, kelakuan Sandi itu enggak ada urusannya dengan kepentingan publik secara langsung. Kalau misalnya tadi itu, benar enggak dia ngomong ke media sosial bukannya di internal, misalnya gitu," ucap Ikra.

"Nah itu, soal-soal itu, itu bukan soal yang berkaitan langsung dengan keperluan publik," sambungnya.

Ikra berpendapat, keperluan publik adalah benar enggak Damkar Depok memiliki persoalan yang seperti itu. 

"Karena kita pingin damkarnya bagus, siap kapanpun untuk menjaga warga Kota Depok, gitu kan. Nah, ini yang luput gitu loh dari pernyataannya itu." 

Bahkan menurut Ikra, sampai hari ini nyaris tidak ada bantahan yang subtantif dari pemerintah kota tentang informasi yang disampaikan oleh salah satu anggota Damkar Depok tersebut. 

"Nah, jadi ketika saya bilang pernyataan dungu ya logika pernyataannya gitu." 

Politisi PDI Perjuangan tersebut mengungkapkan, bahwa pernyataan nyeleneh bukan kali pertama dilontarkan seorang wakil kepala daerah di Kota Depok.

"Contoh meminta pujian, atau ucapan terima kasih terhadap sesuatu yang sudah menjadi tugasnya, itu kan logika yang dungu sebetulnya. Logika yang salah," ujarnya. 

"Ya kan udah tugasnya membangun Kota Depok, digaji lagi dengan segala fasilitas dan kehormatannya, terus minta warga bikin video ucapan terima kasih atas pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Depok, kan itu lucu gitu loh. Enggak ada urusannya gitu." 

Jadi, lanjut Ikra, jika kedunguan itu dianggap kata-kata kasar segala macam, tapi sebenarnya ini kan sebuah rasa bahasa.

"Orang harus paham, bahwa yang dimaksudkan kedunguan itu cara berpikir. Nah, penalaran itu ya enggak semua jadi benar, kalau benar semua ya repot. Ada penalaran yang salah," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono (IBH), mendadak jadi sorotan publik lantaran omongannya yang dinilai menyudutkan aksi protes Sandi Butar Butar, pegawai Damkar Depok.   

Adapun pernyataan Imam Budi Hartono terkait dengan video Sandi yang membongkar sejumlah kebobrokan perlengakapan dinas pemadam kebakaran atau Damkar Depok. 

Menurut Imam, apabila terjadi permasalahan di dalam instansi kedinasan, tidak harus dibawa keluar atau publik.

Ia berpendapat, hal itu bersifat kelembagaan sehingga dapat diselesaikan di instansi tersebut.

“Kalau ada masalah, tidak usah dibawa keluar karena ini kan memang lembaga, sebaiknya memang diselesaikan di dalam dulu, sebuah etikalah ya,” katanya dikutip pada Selasa, 23 Juli 2024.

Sosok yang digadang-gadang sebagai bakal calon Wali Kota Depok itu menyebut, seorang pegawai yang bekerja di satu instansi dan menjelekkan isntansinya, hanya akan memberikan paradigma negatif dan merugikan instansi tersebut. 

Terlebih, kata Imam Budi, pegawai tersebut mendapatkan gaji dari instansi atau Pemerintah Kota Depok.

“Apalagi sudah digaji oleh negara, digaji oleh Pemerintah Kota Depok, sebaiknya sesuatu yang kurang di dalam, kita perbaiki bersama-sama, jangan dibuat dikeluarin ya,” tutur politisi PKS tersebut.