Jurus Jitu Pakar Ekonomi Universitas Pancasila Siasati Dampak Positif Emisi Karbon di Indonesia

Siap – Praktisi ekonomi dari Universitas Pancasila, Silverius Y Soeharso menilai perubahan iklim yang terjadi harus disikapi secara serius oleh banyak pihak. 

Sebab menurutnya, hal itu berkaitan erat dengan emisi karbon, dimana Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang cukup besar terhadap isu lingkungan tersebut.

Berangkat dari keprihatinan itu, Silverius kemudian mengangkat isu itu dalam disertasinya untuk menggaet gelar promo Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Pancasila.

Adapun judul disertasi Silverius yakni: Willingness to Pay for Carbon Offset Ditinjau dari Faktor Individual, Organisasi, dan Persepsi Publik Terhadap Regulasi Carbon Offset Studi pada Pengguna Transportasi Online di Jabodetabek.

"Ini menjadi menarik karena isu perubahan iklim kan sudah jadi isu global, sementara Indonesia adalah salah satu penyumbang emisi karbon yang cukup besar di dunia," katanya dikutip pada Selasa, 23 Juli 2024. 

"Nah saya ingin mengatakan, bahwa keterlibatan urusan mengenai penurunan emisi karbon itu bukan hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat, khususnya generasi milenial," sambungnya.

Bahkan Silverius menganggap, pembayaran pajak terkait karbon yang cukup tinggi itu ada pada mereka.  

"Tetapi sepanjang tidak ada regulasi yang memaksa, belum ada aturan, ya mereka abai. Sayangkan, mereka bersedia tapi belum ada regulasi yang mewajibkan," tuturnya.

Menurut Silverius, regulasi penting karena tipikal orang Indonesia hanya akan menjalankan hal tersebut jika ada aturan. 

Dirinya berpendapat, kebijakan itu nanti arahnya adalah transportasi publik berbasis kelistrikan yang ramah lingkungan.  

Dosen Ekonomi Universitas Pancasila ini meyakini, pengunaan transportasi listrik akan meningkat pesat di Indonesia jika didukung oleh beberapa kebijakan. 

"Sebenarnya kalau saya lihat enggak ada masalah, sepanjang ada insentif. Satu, pajak lebih murah, STNK -nya. Kemudian biaya perawatan lebih murah, lalu subsidi untuk membeli kendaraan listrik itu," jelasnya. 

Silverius menilai subsidi kendaraan listrik perlu didorong. 

"Perkiraan saya lima tahun lagi kita siap." 

Selain itu, menurutnya yang juga tak kalah penting yakni harus ada edukasi publik terkait dengan isu ramah lingkungan.

"Harus masuk kurikulum, karena pendidikan tentang perubahan iklim itu enggak ada di kurikulum. Nah ita masukan di situ, kewajiban dari paud (pendidikan anak usia dini) sampai perguruan tinggi harus peduli terhadap lingkungan," katanya.

Lebih lanjut ia juga menyarankan agar implemantasi undang-undang harmonisasi perpajakan pada industri besar yang mengeluarkan emisi karbon harus segera dilakukan. Khususnya, pada carbon tax atau cukai karbon. 

"Intinya setiap pungutan yang diambil kembalikan lagi pada masyarakat, dikembalikan lagi pada sektor itu. Tapi kalau dia sifatnya cukai karbon dia ambil tapi kembalikan pada sektor itu," terangnya. 

Silverius menambahkan, kenaikan pajak sudah ada peraturannya dalam harmonisasi. Yakni sekira Rp30 per kilogram atau Rp 30 ribu per ton Co2. 

"Kalau itu jutaan ton yang keluar kan juga tinggi. Sehingga perlu disosialisasikan agar bisa diterapkan pada tahun 2025. Khususnya di industri yang mengeluarkan emisi karbon," pungkasnya.    

Hal itu diyakini dapat menambah pemasukan yang cukup besar untuk negara.