Hasto Serukan Kontrol Ketat Parlemen Terhadap Anggaran Bansos, Dipotong 5% Untuk Kepentingan Elite

Potret Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto
Sumber :
  • Istimewa

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan kebijakan bansos pemerintah bermasalah karena digunakan untuk kepentingan politik. 

KPK Minta Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto Ditunda Hakim: Itu Nanti Jatuhnyakan Tanggal 27, 28, 29 Merah

Ganjar Pranowo menanggapi dengan meminta pengawasan ketat dari parlemen.

Hasto Kristiyanto menuduh upaya penggunaan bansos demi kepentingan elektoral, bahkan anggaran kementerian dipotong 5% untuk tujuan tersebut.

Hadir dalam Sidang Praperadilan Perdananya Hasto Kristiyanto Bawa 12 Pengacara untuk Melawan KPK di PN Jaksel

Ia mengkritik bahwa bansos seharusnya menunjukkan komitmen pemerintah kepada rakyat, bukan untuk kepentingan politik.

Namun, Hasto menyoroti bahwa bansos saat ini menjadi alat politik, disalurkan melalui partai-partai politik pengusung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. 

Soroti Wacana Makan Bergizi Gratis Gunakan Dana Zakat PKS: Pelaksanaannya Agar Akuntabel Dikembalikan Lembaga Amil Zakat

"Bansos yang dipolitisasi menunjukkan pelanggaran serius terhadap anggaran rakyat," tegas Hasto.