Hasto Serukan Kontrol Ketat Parlemen Terhadap Anggaran Bansos, Dipotong 5% Untuk Kepentingan Elite

Siap –Dalam menghadapi polemik terkait potongan anggaran 5% untuk bantuan sosial (bansos), Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, memberikan respons tegas terhadap pernyataan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Meskipun Ganjar mengaku tidak mengetahui detail kasus tersebut, namun ia menekankan perlunya kontrol parlemen terhadap anggaran kementerian yang berasal dari APBN.

"Pada debat kelima capres di JCC, Ganjar meminta DPR RI untuk mengontrol dan melakukan pengawasan terhadap anggaran belanja. Proses politik di parlemen dapat menjadi kontrol jika terdapat indikasi tidak benar," kata Ganjar.

Ganjar juga mengungkapkan kebutuhan untuk mengontrol penyaluran bansos, khususnya saat pembagiannya semakin masif di awal tahun ini. 

Ia menegaskan bahwa pengawasan dapat meminimalisir klaim-klaim yang muncul dari pihak tertentu terkait pemberian bansos.

Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Mahfud MD, mengingatkan bahwa pemotongan anggaran kementerian untuk bansos memang terjadi saat pandemi Covid-19.

Ia menjelaskan bahwa kementerian/lembaga melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan kebijakan bansos pemerintah bermasalah karena digunakan untuk kepentingan politik. 

Ganjar Pranowo menanggapi dengan meminta pengawasan ketat dari parlemen.

Hasto Kristiyanto menuduh upaya penggunaan bansos demi kepentingan elektoral, bahkan anggaran kementerian dipotong 5% untuk tujuan tersebut.

Ia mengkritik bahwa bansos seharusnya menunjukkan komitmen pemerintah kepada rakyat, bukan untuk kepentingan politik.

Namun, Hasto menyoroti bahwa bansos saat ini menjadi alat politik, disalurkan melalui partai-partai politik pengusung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. 

"Bansos yang dipolitisasi menunjukkan pelanggaran serius terhadap anggaran rakyat," tegas Hasto.