Politik Kotor Mengancam Bansos Anies Baswedan Desak Sri Mulyani Amankan Integritas Kewarasan
- Istimewa
Siap –Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, bantuan sosial atau bansos akan kembali digelontorkan dengan harapan memberikan bantuan nyata kepada masyarakat. Namun, di mata capres nomor urut 1, Anies Baswedan, bayang-bayang politisasi bansos muncul.
Bagi Anies, politisasi bansos bukanlah hal yang asing.
Dalam pandangannya, ini menjadi isu sensitif yang memerlukan perlindungan khusus.
Kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, Anies menaruh harapan besar sebagai garda terdepan menjaga kewarasan negara di tengah gejolak politisasi bansos.
"Kita berharap sekali dari ibu Menkeu untuk bisa menjadi penjaga itu di saat politisasi ini terjadi," ungkap Anies di Padepokan Kalisoga, Brebes. Menurutnya, peran Kementerian Keuangan sebagai pelaksana penyaluran bansos, terutama Bantuan Langsung Tunai (BLT), menjadi krusial dalam menjaga integritas.
Anies menyoroti fenomena menteri yang turut bersuara soal bansos dalam masa kampanye Pemilihan Umum 2024.
Sri Mulyani diharapkan bukan hanya sebagai pengelola keuangan, tetapi juga sebagai penjaga integritas dan teknokrasi.
"Kita berharap menteri keuangan menjadi pilar penjaga integritas, pilar penjaga teknokrasi yang menjauhkan praktik-praktek politisasi yang remeh-temeh ini terjadi di republik ini," tegas Anies.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp 11,25 triliun telah dialokasikan untuk BLT selama tiga bulan ke depan. Dalam penjelasannya, BLT senilai Rp 600 ribu per Kepala Keluarga (KPM) akan disalurkan sekaligus pada bulan Februari 2024.
"Ini sudah hampir selesai (Januari) tapi dari Kemensos untuk urusan DIPA-nya, dan penggunaan datanya dan appointment terhadap cost. BLT diberikan tiga bulan sekaligus (di Februari), nanti kita lihat kesiapan dari Kemensos," papar Sri Mulyani.
Dengan dinamika politisasi bansos yang tengah mencuat, harapan Anies Baswedan kepada Sri Mulyani menjadi sorotan, sementara masyarakat menanti tindak lanjut dari pemerintah dalam menanggulangi potensi politisasi pada program bansos.
