Pengamat Hukum Soroti Perusahaan Pengumpul Limbah B3 PT Primanru Jaya di Pemukiman Warga

‘’Warga berhak melaporkannya atau memprotes  ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH).  Hal ini merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum  dan bahkan berpotensi menyentuh  hukum pidana,’’tambah Herman.

Lebih lanjut, Herman Hofi mengatakan, dalam PP No. 22 Thn 2021 telah menegaskan bahwa kegiatan pengumpulan limbah B3 termasuk dalam kategori risiko tinggi dan harus melalui persetujuan lingkungan (AMDAL). Disamping itu PP No. 101 Thn 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 pada  psl  28 dan 29 menegaskan bahwa  lokasi pengumpulan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis dan tidak boleh berada di kawasan yang padat penduduk atau pemukiman.

‘’Semua aturan tersebut dipertegas lagi dengan  Permen LHK No. P.56/Menlhk-Setjen/2015 yang mengatur tentang tata cara dan persyaratan perizinan usaha pengumpulan dan pengelolaan limbah B3. Oleh sebab itu sangat aneh jika  dinas DLH justru memberikan izin,’’tutup Herman.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalimantan Barat, Adi Yani membenarkan, izin pengumpulan limbah B3 PT Primanru Jaya telah berakhir sejak 10 Maret 2025 dan masih dalam proses pengurusan.

‘’Iya benar, izin pengumpulan limbah B3 PT Primanru Jaya sudah berakhir,’’ujar Adi Yani saat dihubungi siap.Viva.co.id pada Selasa 13 Mei 2025.

Sementara itu, Kepala Cabang Kalimantan Barat PT Primanru Jaya, Herman membenarkan izin pengumpul limbah B3 sudah berakhir sejak 10 Maret 2025 dan tidak aktifitas pengumpul limbah di perusahaan.

‘’Iya benar, kami juga tidak ada aktifitas semenjak izin pengumpul sudah berakhir. Karyawan yang bekerja juga kami batasi,’’ujarnya.