Bahas Perpres, Guru Besar UP Dorong Kebijakan Hutan yang Pro Rakyat

Siap – Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FH-UP) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah. Salah satunya terkait kehutanan yang berpihak kepada masyarakat dan lingkungan.

Hal itu ditegaskan langsung oleh Dekan FH-UP, Prof Eddy Pratomo usai menggelar focus group discussion (FGD) bersama sejumlah pihak terkait di kampus UP Jakarta pada Rabu, 7 Mei 2025. 

Prof Eddy menerangkan, bahwa dalam FGD ini juga mengkaji dampak kebijakan penertiban kawasan hutan terhadap hak-hak masyarakat dan kepastian hukum perizinan, serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan. 

Menurutnya, kampus memiliki kewajiban agar pelaksanaan aturan kehutanan tetap memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi dalam tata kelola hutan dan lingkungan. 

"Dengan adanya FGD ini, UP menegaskan komitmennya untuk mendorong reformulasi kebijakan kehutanan nasional yang berpihak pada perlindungan lingkungan hidup, penghormatan hak-hak masyarakat, serta komitmen Indonesia terhadap agenda perubahan iklim global," katanya. 

Selain itu, FGD juga diharapkan menjadi ruang dialog yang konstruktif dalam merumuskan kebijakan kehutanan yang tidak hanya legal secara normatif, tetapi juga adil secara sosial dan ekologis, serta berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Lebih lanjut Prof Eddy mengatakan, kegiatan ini diadakan sebagai respon kritis atas terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 5 Tahun 2025 yang belakangan menjadi sorotan berbagai kalangan. 

Halaman Selanjutnya

Perpres ini, yang merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja khususnya pada klaster kehutanan, dinilai membawa semangat percepatan penyelesaian persoalan kawasan hutan.