FHUP Gelar Diskusi Implikasi Perubahan UU TNI di Balik Sistem Demokrasi Indonesia

Siap – Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP) menggelar focus group discussion (FGD) bertajuk Implikasi dan Tantangan Perubahan UU TNI Terhadap Demokrasi dan Negara Hukum. 

Kegiatan itu berlangsung platform zoom meeting. Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis dampak revisi Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004. 

Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari perspektif hukum dan demokrasi, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang ideal.  

FGD menghadirkan tiga narasumber kompeten, yaitu dosen FHUI dan Direktur Eksekutif ICLD, Fitriani Ahlan Sjarif, Senior Advisor Bidang Hankam, Marapi Consulting and Advisor Mufti Makarim, dan Dosen HTN FHUP Moch. Isnaeni Ramdhan. 

Diskusi ini dimoderatori oleh Dosen HTN FHUP, Cipta Indralestari. 

Peserta yang hadir terdiri dari dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila atau FHUP.  

Dalam sambutannya, Dekan FHUP, Prof Eddy Pratomo mengatakan, perubahan Undang-Undang ini harus disikapi dengan bijak, termasuk dalam konteks hukum.

Halaman Selanjutnya

"Sehingga tidak memperburuk keadaan dan dengan FGD ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik pada kajian hukum tata negara," katanya dikutip pada Sabtu, 29 Maret 2025.