FHUP Gelar Diskusi Implikasi Perubahan UU TNI di Balik Sistem Demokrasi Indonesia
- Istimewa
"Sehingga tidak memperburuk keadaan dan dengan FGD ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik pada kajian hukum tata negara," katanya dikutip pada Sabtu, 29 Maret 2025.
Latar belakang kegiatan ini merujuk pada dinamika reformasi sektor pertahanan, di mana perubahan UU TNI menimbulkan pro-kontra terkait risiko kembalinya peran militer dalam ranah sipil.
Sebagian pihak menilai revisi diperlukan untuk menyesuaikan tantangan global.
Sementara lainnya mengkhawatirkan ancaman terhadap prinsip demokrasi dan supremasi hukum, terutama setelah aksi penolakan oleh mahasiswa dan aliansi masyarakat di Gedung DPR RI pada 20 Maret 2025.
Melalui FGD ini, Fakultas Hukum Universitas Pancasila berupaya memperkaya wacana akademis sekaligus mendorong solusi yang berlandaskan konstitusi.
Rekomendasi hasil diskusi diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan peran TNI tanpa mengorbankan nilai-nilai negara hukum.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Pancasila dalam menjawab isu strategis nasional.
