FHUP Gelar Diskusi Implikasi Perubahan UU TNI di Balik Sistem Demokrasi Indonesia
- Istimewa
Siap – Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP) menggelar focus group discussion (FGD) bertajuk Implikasi dan Tantangan Perubahan UU TNI Terhadap Demokrasi dan Negara Hukum.
Kegiatan itu berlangsung platform zoom meeting. Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis dampak revisi Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004.
Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari perspektif hukum dan demokrasi, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang ideal.
FGD menghadirkan tiga narasumber kompeten, yaitu dosen FHUI dan Direktur Eksekutif ICLD, Fitriani Ahlan Sjarif, Senior Advisor Bidang Hankam, Marapi Consulting and Advisor Mufti Makarim, dan Dosen HTN FHUP Moch. Isnaeni Ramdhan.
Diskusi ini dimoderatori oleh Dosen HTN FHUP, Cipta Indralestari.
Peserta yang hadir terdiri dari dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila atau FHUP.
Dalam sambutannya, Dekan FHUP, Prof Eddy Pratomo mengatakan, perubahan Undang-Undang ini harus disikapi dengan bijak, termasuk dalam konteks hukum.
"Sehingga tidak memperburuk keadaan dan dengan FGD ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik pada kajian hukum tata negara," katanya dikutip pada Sabtu, 29 Maret 2025.
Latar belakang kegiatan ini merujuk pada dinamika reformasi sektor pertahanan, di mana perubahan UU TNI menimbulkan pro-kontra terkait risiko kembalinya peran militer dalam ranah sipil.
Sebagian pihak menilai revisi diperlukan untuk menyesuaikan tantangan global.
Sementara lainnya mengkhawatirkan ancaman terhadap prinsip demokrasi dan supremasi hukum, terutama setelah aksi penolakan oleh mahasiswa dan aliansi masyarakat di Gedung DPR RI pada 20 Maret 2025.
Melalui FGD ini, Fakultas Hukum Universitas Pancasila berupaya memperkaya wacana akademis sekaligus mendorong solusi yang berlandaskan konstitusi.
Rekomendasi hasil diskusi diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan peran TNI tanpa mengorbankan nilai-nilai negara hukum.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Pancasila dalam menjawab isu strategis nasional.
