Begal Politik Menghantui BPI Danantara, Yusri Usman: Presiden Prabowo Harus Bertindak Tegas!
- Istimewa
Namun, menurut Yusri, proses pembentukan payung hukum BPI Danantara terhambat oleh kelompok-kelompok yang merasa terganggu dengan kehadirannya.
"Pembegalan terlihat jelas dalam pembahasan RUU yang menjadi dasar hukum BPI Danantara. RUU tersebut terkatung-katung berbulan-bulan, sementara para korporasi dan oligarki yang berhubungan dengan penguasa lama tampaknya menggunakan 'proxy' mereka di parlemen untuk menggagalkan proses ini," lanjut Yusri.
Kelompok-kelompok ini, menurut Yusri, memiliki kepentingan untuk menjaga kendali atas ‘kue’ BUMN yang selama ini mereka nikmati untuk kepentingan politik.
Bahkan, mereka dikatakan bermain di balik layar untuk menghalangi pembentukan superholding ini, yang seharusnya menjadi tonggak penguatan ekonomi nasional.
“Aksi-aksi busuk ini jelas mencederai komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi Indonesia. Padahal, parlemen saat ini didominasi oleh koalisi yang berada di dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Seharusnya, pembentukan payung hukum BPI Danantara bisa selesai lebih cepat dan tidak tertunda lama,” ujar Yusri.
Yusri menegaskan bahwa Presiden Prabowo harus segera mengevaluasi lingkar terdalamnya, baik di parlemen maupun di pemerintahan.
“Presiden Prabowo harus bertindak tegas terhadap para 'Brutus' di lingkar terdalamnya yang menggagalkan program-program prioritas. Mereka harus disadarkan dan dijauhkan dari kelompok yang menghambat reformasi,” ujar Yusri.