Industri Migas Terancam, CERI Sebut SKK Migas dan Pertamina Tumpul soal Kewajiban TKDN
- Istimewa
Bagi KKKS yang melanggar kewajiban tersebut, sesuai Pasal 21 dan Pasal 22, akan dikenai sanksi oleh SKK Migas dan Ditjen Migas Kementerian ESDM.
“Ternyata, berdasarkan dokumen yang kami peroleh, diduga kuat telah terjadi pelanggaran nyata terhadap kewajiban TKDN di proyek EPC South Sonoro KKKS JOB Pertamina Medco E&P Tomori di Sulawesi Tengah yang dilaksanakan oleh Konsorsium Kontraktor EPC PT Timas Suplindo dengan PT Pratiwi Putri Sulung,” ungkap Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman di Jakarta, Ahad (12/1).
Tak hanya itu, ternyata di Pertamina terjadi juga hal yang sama untuk proyek Pembangunan Terminal Rerigerated LPG Tuban Jawa Timur, yang dilaksanakan oleh Kontraktor EPC PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) yang berkonsorsium dengan Japan Gas Corporation (JGC).
Proyek ini milik PT Pertamina Energy Terminal (PET) yang merupakan anak usaha Sub Holding PT Pertamina International Shipping (PIS).
“Dari dokumen yang ada, bahwa pabrik PT Daeshin Flange Fitting Industri telah menyurati Konsorsium Timas-Pratiwi itu pada 27 Agustus 2024 yang kemudian telah terjadi pertemuan klarifikasi tanggal 18 Oktober 2024. Namun karena belum mendapatkan jawaban sesuai aturan perundang undangan, maka pada 28 Oktober 2024, PT Daeshin Flange Fitting Industri kembali mengirim surat kepada GM Subholding Upstream Regional 4 Zona 13, Andry Sehang,” ungkap Yusri.
Surat tersebut pun ditembuskan ke berbagai pihak terkait, di antaranya kepada Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, Kepala SKK Migas, Dirut Pertamina, dan Dirut PHE.
Anehnya, sampai hari ini surat tersebut tidak direspon apa pun oleh Andry Sehang dan pejabat yang menerima tembusan surat tersebut pun terkesan diam saja alias cuek, meskipun memiliki kewenangan menertibkannya. Patut diduga pejabat model seperti ini sudah berkolusi dengan mafia importir.
