Begal Politik Menghantui BPI Danantara, Yusri Usman: Presiden Prabowo Harus Bertindak Tegas!

Siap – Pembentukan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, mendapat hambatan besar. 

Superholding yang diharapkan menjadi mesin penggerak ekonomi Indonesia ini, dirancang untuk mengelola investasi negara di luar APBN dengan tujuan mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan daya saing Indonesia.

BPI Danantara bertujuan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang ditargetkan mencapai 8 persen. 

Dengan model pengelolaan investasi yang lebih terpusat dan profesional, superholding ini memiliki potensi untuk menjadi pengelola aset negara yang lebih efisien, seperti Temasek di Singapura dan Khazanah di Malaysia.

Namun, tanpa adanya payung hukum yang jelas, proses peluncuran dan operasional BPI Danantara tertunda berbulan-bulan.

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, menilai bahwa kendala utama BPI Danantara terletak pada lambannya pembentukan payung hukum di parlemen.

"Aset investasi BUMN saat ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Di sinilah peran BPI Danantara yang harus mengelola investasi secara efektif dan profesional untuk meningkatkan perekonomian," ungkap Yusri di Jakarta, Senin (3/2/2025).

Halaman Selanjutnya

Namun, menurut Yusri, proses pembentukan payung hukum BPI Danantara terhambat oleh kelompok-kelompok yang merasa terganggu dengan kehadirannya.