Praktisi Hukum: Pelarangan Liputan Wartawan Terancam Pidana!

Praktisi Hukum Muda Kalbar, Rusliyadi, SH
Sumber :
  • Ngadri/siap.viva.co.id

SiapPraktisi hukum Rusliyadi, SH menyampaikan wartawan sesuai Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 memiliki kewenangan melakukan tugas profesinya mencari dan menyajikan informasi yang berpegang kepada kode etik jurnalistik.

Geram dengan Ulah Oknum LSM dan Wartawan yang Kerap Bikin Resah Pihak Sekolah, Dedy Mulyadi: Bakal Saya Tindak Tegas!!

"Sesuai Undang-Undang wartawan memiliki kebebasan menjalankan tugas dengan berpegang kepada kode etik jurnalistik, yaitu mencari data dan menyajikan informasi, " jelas Rusliyadi kepada siap. Viva.co.id pada Rabu, 18 September 2024.

Rusliyadi menegaskan, sesuai pasal 28 setiap orang berhak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, menyimpan dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran.

Bukan Cuma Dibongkar, Mahfud MD Sebut Pagar Laut Pidana: Tapi Kok Tidak Ada Aparat yang Bersikap Tegas?

"Maka wartawan tidak boleh dikriminalisasi, di intimidasi saat mencari informasi dan dihalangi, karena itu perbuatan pidana, " tegasnya.

Lebih lanjut, Rusliyadi menyebut, tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang kemerdekaan Pers yang merupakan wujud kedaulatan rakyat. Dan merupakan Hak Asasi Manusia.

IWO Lampung Salurkan Bantuan ke Korban Banjir di Dua Kecamatan

"Jadi, tidak ada satupun yang bisa membatasi, menghalangi wartawan saat menjalankan tugas peliputan. Kalaupun misalnya ada yang melarang, apalagi berusaha menghambat, pelarangan liputan itu sama saja melakukan penyimpangan sehingga sangsinya pidana,''pungkasnya.