Eks Direktur OJK: Pentingnya Perlindungan Hukum di Balik Fintech P2P Lending
- Istimewa
Siap – Kasus gugatan wanprestasi yang melibatkan platform peer-to-peer (P2P) lending, TaniFund menuai sorotan banyak pihak.
Hal itu menandakan pentingnya edukasi publik mengenai mekanisme kerja industri fintech ini.
Mantan Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Financial Technology OJK, Hendrikus Passagi yang menjadi saksi ahli dalam kasus tersebut, menekankan bahwa pemahaman yang keliru tentang P2P lending sering menjadi akar permasalahan.
Hendrikus menjelaskan bahwa P2P lending adalah inovasi pendanaan yang menghubungkan langsung antara pemberi pinjaman (lender) dan penerima pinjaman (borrower).
Platform P2P berperan sebagai perantara yang memfasilitasi pertemuan kedua pihak secara online. "Penyelenggara P2P lending tidak diperkenankan memungut biaya dari lender atau borrower," tegasnya.
"Konsepnya mirip seperti kita meminjamkan uang kepada teman. Jika teman kita tidak mampu mengembalikan pinjaman, kita tidak bisa menuntut platform tempat kita dipertemukan," sambungnya.
Salah satu kesalahpahaman umum adalah menganggap P2P lending sama dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank.
