Duduk Perkara Rumitnya Madrasah Negeri Berkembang di Depok
- MTs Negeri Depok
"Itu kan hak politeia Fadli aja, harusnya ya tunjukkan dong upaya pemerintah kota yang maksimum apa untuk melakukan lobi kepada Kementerian Agama?" tanya Ikra "Toh pada akhirnya lahannya juga nggak ada," kata dia lagi.
Lebih lanjut politisi PDIP itu lantas menyinggung omongan Fadly yang meminta agar jangan terlalu muluk-muluk.
"Masa bilang jangan muluk-muluk satu aja dulu. Loh, janjinya satu madrasah setiap kecamatan, ada 11 kecamatan loh. Kok tiba-tiba jangan muluk-muluk satu saja dulu bekas lahan SD," ujar Ikra keheranan.
"Jadi kan memang sebetulnya nggak ada komitmen yang sungguh-sungguh untuk menjalankan janji itu, karena permintaan untuk pembelian lahan untuk sekolah saja ditolak oleh pemerintah kota," timpalnya lagi.
Menurut anggota Komisi D tersebut, pemerintah kota seakan lebih mendahulukan pembelian lahan untuk posyandu, bukan untuk sekolah.
"Posyandu penting memang, tapi selama peralatannya disiapkan posyandu masih bisa beroperasi di rumah-rumah warga. Tapi kalau untuk sekolah kan harus didahulukan, karena harganya semakin lama akan semakin tinggi kalau ditunda," tuturnya.
