Duduk Perkara Rumitnya Madrasah Negeri Berkembang di Depok

Siap –Sebagai salah satu daerah penyanggah Ibu Kota Jakarta, Depok mengalami perkembangan yang cukup pesat. Di antaranya dari segi pendidikan.

Salah satunya, hal itu dibuktikan dengan maraknya pembangunan sekolah dasar Islam terpadu baik tingkat SD, SMP maupun SMA, atau yang dikenal dengan sebutan SDIT , SMPIT, dan  SMAIT.

Disisi lain, sekolah swasta lainnya pun telah menjamur di Kota Depok, termasuk madrasah.

Namun fakta mirisnya, sejak Depok resmi berdiri sebagai kota pada tahun 1999, sayangnya sampai saat ini cuma ada satu madrasah negeri, peninggalan Kabupaten Bogor.

Itu pun lokasinya berada di perbatasan Kabupaten Bogor, tepatnya di Jalan Raya Kampung Sawah, Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat.

Data yang dihimpun menyebut, madrasah negeri itu mulai aktif beroperasi pada tahun 1996.

Nah sejak saat itu, Kota Depok sampai sekarang hanya memiliki satu madrasah negeri setingkat SMP atau yang disebut MTs.

Padahal, pembangunan madrasah negeri adalah bagian dari janji kampanye sejumlah kepala daerah ketika menjajakan diri saat musim Pilkada.

Lantas apa yang membuat sulitnya madrasah negeri eksis di Kota Depok?

Menurut Kabid Pengelolaan Aset pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok, M. Dini Wizi Fadly, janji kampanye itu bisa saja terealisasi.

Akan tetapi ia berdalih, madrasah merupakan ranahnya Kementerian Agama atau Kemenag.

Bahkan menurut pria yang akrab disapa Fadly itu, Pemerintah Kota Depok telah siap untuk menggarap pembangunan gedung madrasah negeri.

"Sudah (siap bangun), tinggal kita diskusikan, rapatkan. Ya tinggal operasionalnya kan nggak di kita. Kita kan juga susah komentarin dapur orang lain. Kewenangan sekolah agama kan kewenangan mereka (Kemenag)," katanya pada Jumat, 6 Oktober 2023.

Namun ketika dipertegas, apakah artinya Pemkot Depok memiliki lahan untuk membangun madrasah negeri? sayangnya Fadly tak bisa menjamin.

"Kalau bicara itu (kesiapan lahan) nggak juga. Cuma kita kan ga usah bicara muluk-muluk dah, satu aja dulu tuh di bekas eks SD yang di Sonokeling, Baktijaya. Karena saya sudah nahan dulu itu supaya tidak dipakai untuk SMAN 15," kata dia.

Kemudian yang jadi dilema adalah, keberadaan SMAN 15 pun sangat dibutuhkan oleh mereka yang tak diterima di sekolah negeri favorit.

"Kan banyak kita diminta, udah pak dari pada nganggur nih anak di SMAN 15 aja. Ya masuklah ke sana. Ya kan SMAN 15 itu sekolah penyelamat umat, yang nggak diterima PPDB ya akhirnya masuk 15," jelasnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, anggota DPRD, Ikravany Hilman menilai, alasan itu sama saja mencoreng wajah Wali Kota Depok, Mohammad Idris dan wakilnya, Imam Budi Hartono.

"Itu pernyataan Fadly mencoreng muka Imam-Idris, karena kalau bukan kewenangan kota kenapa dijanjikan oleh Imam Idris sebagai calon wali kota dan wakil wali kota pada saat kampanye," tutur dia pada Jumat, 6 Oktober 2023.

"Itu kan artinya Fadly mau bilang bahwa Idris-Imam itu nggak ngerti aturannya, karena bukan kewenangan kota kok menjanjikan. Gitu kan," sambungnya.

Pria yang akrab disapa Ikra itu kemudian menilai bahwa argumen Fadly hanya sebatas pembelaan.

"Itu kan hak politeia Fadli aja, harusnya ya tunjukkan dong upaya pemerintah kota yang maksimum apa untuk melakukan lobi kepada Kementerian Agama?" tanya Ikra "Toh pada akhirnya lahannya juga nggak ada," kata dia lagi.

Lebih lanjut politisi PDIP itu lantas menyinggung omongan Fadly yang meminta agar jangan terlalu muluk-muluk.

"Masa bilang jangan muluk-muluk satu aja dulu. Loh, janjinya satu madrasah setiap kecamatan, ada 11 kecamatan loh. Kok tiba-tiba jangan muluk-muluk satu saja dulu bekas lahan SD," ujar Ikra keheranan.

"Jadi kan memang sebetulnya nggak ada komitmen yang sungguh-sungguh untuk menjalankan janji itu, karena permintaan untuk pembelian lahan untuk sekolah saja ditolak oleh pemerintah kota," timpalnya lagi.

Menurut anggota Komisi D tersebut, pemerintah kota seakan lebih mendahulukan pembelian lahan untuk posyandu, bukan untuk sekolah.

"Posyandu penting memang, tapi selama peralatannya disiapkan posyandu masih bisa beroperasi di rumah-rumah warga. Tapi kalau untuk sekolah kan harus didahulukan, karena harganya semakin lama akan semakin tinggi kalau ditunda," tuturnya.