Tumpang Tindih Kebijakan Jadi Penyebab Peningkatan Stunting di Depok, Supian Suri Beri Solusi Begini

Supian Suri Beri Solusi Percepatan Penurunan Stunting
Sumber :
  • istimewa

Siap – Calon Walikota Depok, Supian Suri Sah menyandang gelar doktor usai menuntaskan Sidang Promosi Doktor Ilmu Pemerintah Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN), pada Jumat 21/6/2024 lalu.

Menguak Sengkarut Proyek Mangkrak Metro Stater di Balik 'Upeti' Penguasa Depok

Dalam disertasinya, Supian Suri mengangkat tentang penanganan stunting di wilayah Kota Depok, hal tersebut tertuang dalam disertasinya yang berjudul "Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kota Depok Provinsi Jawa Barat".

Pada saat Supian Suri melakukan penelitiannya, ia menemukan terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kota Depok. hal itu lah yang diduga kuat membuat angka stunting menjadi naik.

Melongok Damainya Natal di Gereja Rock Home Depok, Berbagi Kasih hingga ke TPA Cipayung

"Faktor pendukung implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kota Depok yaitu kemudahan pelaksanaan pilihan instrumen kebijakan, mencakup besarnya dukungan kebijakan dan regulasi dan kesesuaian dengan konteks lokal menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan instrumen, kejelasan desain kebijakan berupa tujuan dan sasaran kebijakan," papar Supian Suri dalam disertasinya.

Menurut Supian Suri, Struktur kontrol meliputi adanya pengawasan yang dilakukan legislatif dan badan pengawas baik di lingkup pemerintah daerah maupun di tingkat pusat.

Ketika TNI dan Petani Berhasil Sulap Lahan Tidur Depok Jadi Benteng Inflasi Pangan

"Kejelasan desain kelembagaan berupa struktur dan prosedur yang efisien serta lancarnya koordinasi. Tingginya kapasitas administratif dalam pemanfaatan teknologi dan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas," beber Supian Suri.

Di samping itu, kata Supian Suri, faktor penghambat kebijakan percepatan penurunan stunting di Kota Depok yaitu kurang tepatnya pilihan instrumen kebijakan berupa kompleksnya lingkungan kebijakan.

Halaman Selanjutnya
img_title