MA Putuskan Hapus Syarat Mantan Terpidana untuk di Larang Nyaleg

Siap –Mahkamah Agung (MA) dalam putusan terbaru pada 29 September 2023 mengguncang persyaratan calon legislatif Pemilihan Umum 2024.

 Putusan MA mengabulkan permohonan uji materi dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Perludem, Saut Situmorang, dan Abraham Samad terhadap Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023.

Putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7/2017 dan Pasal 182 huruf g UU Pemilu. 

Dengan ini, seluruh pedoman teknis dan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Majelis hakim MA juga memerintahkan pencabutan Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 serta seluruh pedoman teknis. 

Keputusan ini memunculkan kebutuhan mendesak bagi KPU untuk merevisi PKPU pencalegan menjelang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada 3 November 2023.

Di tengah persiapan partai politik untuk menyajikan kader terbaik pada Pemilu 2024, putusan MA juga menyoroti Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 yang dianggap bertentangan dengan UU No. 7/2017 dan UU No. 7/1984.

Disoroti pula bahwa PKPU tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak diinterpretasikan dengan benar, seperti dalam penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan.

Mengambil pengalaman dari pemilu sebelumnya, perlu adanya kehati-hatian dalam menyusun peraturan perundang-undangan pemilu.

PKPU yang tidak cermat dapat menyebabkan bongkar-pasang pasal, pengujian materi, dan ketidakharmonisan hukum.

Pemangku kepentingan pemilu diharapkan lebih memerhatikan aturan di atasnya untuk mencegah potensi ketidakharmonisan di masa mendatang.