Connie Bakrie Mengaku Telah Bongkar Rahasia di Balik Utang Rp1.760 Triliun untuk Beli Alutsista

Siap –Pengamat pertahanan terkemuka, Connie Rahakundini Bakrie, meledakkan kritik tajamnya terhadap pemerintah yang mengambil langkah kontroversial dengan berutang Rp1760 triliun untuk membeli alutsista. 

Sorotan utama dari kritik tersebut jatuh pada Menhan Prabowo Subianto, yang kini juga mencalonkan diri sebagai Capres, menjadi perbincangan hangat setelah ungkapan Connie Bakrie dalam sebuah podcast yang diundang oleh Akbar Faizal dan diunggah di kanal YouTube-nya pada 7 Januari 2023.

"Kita tuh punya anggaran yang harus habis di tahun 2024 untuk pengadaan alutsista, jumlahnya kalau dirupiahkan itu 1760 triliun," ungkap Connie Bakrie dengan nada keheranan. Anggaran yang setara dengan APBN Indonesia tahun 2013 ini, menurutnya, membutuhkan penjelasan rinci terkait tujuannya.

Dalam kritiknya, Connie menyayangkan sikap Prabowo Subianto yang terkesan tidak peduli dengan kejadian Nanggala. 

"Dia bicara 'saya baru menghadap presiden dan sedang menyiapkan masterplan', yang kemudian saya kritik dong itu namanya bukan masterplan kalau masterplan itu shopping list," paparnya dengan tegas.

Melalui penyelidikan lebih lanjut, anggaran monumental Rp1760 triliun ternyata terungkap berasal dari dokumen perencanaan bernama Renstra khusus 2020-2024. 

Connie mengungkapkan kekagetannya melihat rincian detil dalam pasal-pasal dokumen tersebut, termasuk akuisisi Alpanhankam senilai miliaran dolar, pembayaran bunga, serta dana kontijensi, perawatan, dan pemeliharaan.

Dalam podcast yang sangat informatif, Connie Bakrie mempertanyakan judul yang diambil dari airpapers namun berisi angka-angka yang sangat detil. 

"Pertanyaan saya sederhana aja, anggaran pertahanan sebesar 1760 triliun dalam tiga tahun ini untuk apa? Mau beli apa, mau perang kemana, alutsista apa yang mau kita bikin?" tanyanya dengan nada tajam.

"Harusnya begini, pengadaan alat ragam pertanyaan keamanan atau alat utama sistem senjata itu harusnya bottom-up," tegas Connie, mempertegas pandangannya terhadap kebijakan pertahanan yang seharusnya melibatkan partisipasi lebih luas dalam perencanaannya.