PHK Besar-besaran akibat Efisiensi Anggaran, Rakyat Kecil Kembali Jadi Korban
- Istimewa
Siap – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah menuai kritik tajam dari ekonom dan pakar kebijakan publik.
Ribuan tenaga honorer yang bekerja di sektor publik terancam kehilangan pekerjaan, menciptakan dampak sosial yang luas bagi keluarga mereka dan mengurangi kualitas pelayanan publik yang sudah sangat dibutuhkan masyarakat.
Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai kebijakan PHK besar-besaran ini bukan hanya merugikan individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga berisiko menghancurkan kehidupan keluarga mereka.
Anak-anak dari para tenaga honorer yang dipecat kini kehilangan biaya sekolah, sementara masyarakat juga harus menghadapi berkurangnya pelayanan publik yang selama ini mereka andalkan.
“Ribuan keluarga kehilangan sumber penghasilan, anak-anak kehilangan biaya sekolah, dan masyarakat kehilangan pelayanan publik yang mereka butuhkan,” kata Achmad dalam keterangannya pada Kamis, 13 Februari 2025.
Achmad menekankan bahwa prinsip efisiensi tidak boleh digunakan untuk menindas orang-orang yang lebih lemah dan menguntungkan kalangan elite.
Menurutnya, jika pemerintah benar-benar ingin melakukan efisiensi, langkah pertama yang harus diambil adalah menghapus pos-pos pemborosan yang ada di kalangan pejabat tinggi, bukan dengan menyingkirkan pekerja keras yang sudah lama mengabdikan diri untuk negara.
