Nah Lho, Gegara Singgung Soal Pelanggar HAM dalam Safari Politik, Hasto Dilaporkan ke Bawaslu

Potret Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto
Sumber :
  • Istimewa

Siap –Lantaran pernyataan kontroversial yang menyinggung soal pelanggar HAM dan dianggap menyudutkan salah satu calon presiden, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dilaporkan ke Bawaslu.

PDI Perjuangan Ungkap Alasan Pecat Joko Widodo dari Keanggotaan Partai

Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) Subadria.

"Kami tim PHPB yang perduli dengan pemilu yang jujur, adil, bersih, dan bermartabat, dengan ini melaporkan Hasto Kristiyanto ke Bawaslu," kata Subadria kepada wartawan, Rabu, 13 Desember 2023, seperti dikutip VIVA.

Respon Penyataan Megawati Soal Kongres PDIP, Rocky Gerung: Masuk Akal

Lebih lanjut Subadria mengatakan Laporan tersebut kini telah diterima Bawaslu RI, dan segera ditindaklanjuti.

Subadria menuturkan bahwa pihaknya melayangkan laporan karena pernyataan Hasto dalam kedudukannya selaku Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Hal ini, bagi dia, Hasto telah melanggar aturan tentang pemilu.

PDIP Desak Presiden Prabowo Copot Kapolri Terkait Intervensi di Papua Tengah

  "Dikarenakan telah menghina seseorang atau peserta pemilu lainnya, sebagaimana pernyataan Hasto. ‘Maka jangan sampai Republik dipimpin oleh orang yang punya rekam jejak pelanggaran HAM’," kata Subadria mengutip pernyataan Hasto.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto menilai ada pasangan capres cawapres yang masih malu-malu jelang debat perdana dengan tema seputar demokrasi, penegakan hukum hingga Hak Asasi Manusia (HAM).

Hasto awalnya mengingatkan agar memilih calon pemimpin yang tak melakukan pelanggaran HAM.

"Di dalam materi tentang HAM sangat jelas basisnya dari Ideologi Pancasila. Sila Ketuhanan, Sila Kemanusiaan, Sila Kerakyatan, sila menyelesaikan masalah dengan demokrasi bukan dengan kekerasan," kata Hasto di Banten, Minggu, 10 Desember 2023.

Dia pun melontarkan agar Republik Indonesia tak dipimpin figur dengan rekam jejak pelanggar HAM.

"Maka jangan sampai republik dipimpin oleh orang yang punya rekam jejak pelanggaran HAM," kata Hasto.