Blak blakan, Eks Menlu AS Sebut Kebijakan Washington Serang Iran Sama Saja Bunuh Diri, Nasib Trump Diujung Tanduk?
- Istimewa
Namun resolusi itu hingga kini masih belum diajukan. Di sisi lain, Undang-Undang Kekuasaan Perang juga menyediakan masa perpanjangan selama 30 hari.
Tetapi masa tambah punya syarat ketat dan tak bisa digunakan semau-maunya Trump. Syarat perpanjangan hanya boleh digunakan untuk fasilitasi penarikan pasukan Amerika Serikat secara aman.
Artinya, militer tidak diizinkan untuk melancarkan kampanye offensif atau serangan baru terhadap wilayah Iran.
Pertarungan antara Fraksi Republik dan Demokrat di Capital Hill kini menjadi kunci harapan Trump.
Jika ia gagal meyakinkan para anggota parlemen mengenai tujuan, biaya, dan jadwal perang, maka Trump akan kehilangan legitimasi untuk terus menekan Teheran.
Meskipun terdapat batasan hukum yang jelas, ada kemungkinan Donald Trump akan berupaya untuk mengakali atau bahkan mengabaikan aturan tersebut.
Dalam sejarah AS, sejumlah presiden seringkali berargumen bahwa konstitusi memberikan wewenang luas kepada panglima tertinggi yang tak bisa dibatasi oleh Undang-Undang Kekuasaan Perang.
Contohnya, Presiden Barack Obama pernah melakukan hal serupa pada tahun 2011.
Saat itu Obama melanjutkan keterlibatan militer di Libya melampaui batas 60 hari dengan alasan operasi itu tidak melibatkan pertempuran berkelanjutan atau pasukan darat.
Trump sendiri juga sempat menolak aturan ini saat ia memveto resolusi kongres terkait perang di Yaman pada tahun 2019.
Ia menilai tindakan kongres sebagai upaya yang tidak perlu dan berbahaya untuk melemahkan wewenang konstitusionalnya.
Namun mengulangi tindakan tersebut di tengah perang Iran yang berisiko tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen pada karir politiknya.
Jika Trump nekad melanggar aturan, ia tidak hanya akan dihadapkan pada tekanan internasional, tapi juga pada pemberontakan politik di dalam negerinya sendiri.
Usaha Donald Trump untuk memenangkan perang kini berpacu dengan waktu dan batasan konstitusi Amerika Serikat.
1 Mei 2026 menjadi titik persimpangan yang menentukan apakah pasukan Paman Sam akan terus menghujani Teheran dengan bom, ataukah harus pulang ke kandang dengan kegalan strategis.
Mencari celah untuk menambah waktu lewat otorisasi kongres adalah jalan terjal yang membutuhkan transparansi, hal yang selama ini dihindari oleh Gedung Putih.
