Blak blakan, Eks Menlu AS Sebut Kebijakan Washington Serang Iran Sama Saja Bunuh Diri, Nasib Trump Diujung Tanduk?
- Istimewa
Meskipun Partai Republik yang merupakan partai pendukung Trump sejauh ini mendukung operasi tersebut, namun sinyal penolakan mulai muncul.
Sejumlah politisi partai tersebut dilaporkan enggan memberi cek kosong bagi perang yang tak dinarasikan secara resmi.
Potret Ilustrasi Donald Trump
- Istimewa
Perlu diketahui, 1 Mei 2026 menjadi batas akhir bagi Donald Trump untuk secara legal mempertahankan pengerahan militernya di sekitar kawasan Timur Tengah untuk melawan Republik Islam Iran.
Berdasarkan resolusi kekuatan perang tahun 1973, seorang presiden Amerika Serikat hanya diizinkan mengirim pasukan ke luar negeri selama 60 hari tanpa persetujuan dari kongres.
Resolusi ini yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Kekuatan Perang adalah resolusi kongres yang dirancang untuk membatasi kemampuan Presiden Amerika Serikat untuk memulai atau meningkatkan tindakan militer di luar negeri.
Tapi bukankah perang di Iran dimulai pada 28 Februari 2026?
Kenapa tidak berakhir pada 29 April?
Nah, ini karena Trump baru secara resmi memberitahukan operasi itu kepada Kongres AS pada 2 Maret 2026.
Jadi, perhitungannya dimulai dari hari itu. Partai Demokrat telah berulang kali mencoba menggunakan resolusi perang 1973 untuk menghentikan operasi militer di Iran.
Namun, upaya demokrat selalu diblokir oleh Fraksi Republik di senat. Bahkan, keretakan mulai terlihat di internal Partai Republik sendiri.
Sejumlah anggota parlemen dari partai pendukung Trump mulai memberikan sinyal kalau mereka mungkin tidak akan menyetujui perpanjangan waktu tanpa rencana penyelesaian yang jelas.
Salah satu penolakan datang dari Senator Republik dari Utah, John Curtis.
Adapun peringatan serupa juga datang dari perwakilan Florida, Brian Mast yang menjabat sebagai Ketua Komite Urusan Luar Negeri.
Mast memperingatkan, bahwa mungkin akan ada jumlah suara yang berbeda setelah 60 hari. Jika dukungan internal ini runtuh, Trump akan dipaksa untuk mengakhiri konflik atau menghadapi krisis konstitusi yang jauh lebih berbahaya.
Cara paling legal bagi Donald Trump untuk mempertahankan pasukannya adalah dengan meminta persetujuan eksplisit dari kongres. Langkah ini terakhir kali dilakukan pada tahun 2002 saat Amerika Serikat menyerang Irak.
Senator Republik, Lisa Murkowski dari Alaska dilaporkan sedang menyusun resolusi resmi terkait penggunaan kekuatan militer terhadap Iran.
