Pemkot Depok Sidak Kesehatan 199 Dapur MBG, Chandra: Tidak Boleh Ada Kompromi!

Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah soal MBG
Sumber :
  • siap.viva.co.id

Siap – Pemerintah Kota Depok telah melakukan inspeksi mendadak terhadap 199 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Hal ini guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

img_title Wajah Baru Stadebar, Pemkot Depok dan BTP Jakarta Dorong Konsep Integrasi TOD

Wakil Wali Kota Depok sekaligus Ketua Satgas Percepatan Program MBG, Chandra Rahmanysah menyebut, dari jumlah itu, sebanyak 168 atau 84,40 persen SPPG telah memenuhi syarat Inspeksi Kesehatan Lingkungan atau IPL.

"Ya, dari 199 SPPG, ada 163 SPPG yang telah melakukan pemeriksaan laboratorium lengkap," katanya dalam jumpa pers pada Jumat, 21 Agustus 2026. 

img_title TERPOPULER: Oknum Ormas Diduga Pukul Mahasiswa dan Oknum Resmob Intervensi Wartawan

Chandra juga menjelaskan, dari 196 SPPG atau 98,49 persen di antaranya telah mengikuti pelatihan melalui LMS maupun in-house training. 

"Hingga hari ini, 122 SPPG telah memiliki SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi)," ujarnya.

img_title Dua Tahun Prabowo: GREAT Institute: Memperkuat Jalan Menuju Kesejahteraan

Kemudian, Dinas Kesehatan Depok sampai dengan saat ini mencatat, masih terdapat sekira 31 SPPG yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

Lalu, 13 SPPG di antaranya memerlukan perhatian khusus serta monitoring evaluasi melekat.

"Satgas akan melakukan langkah tegas dengan merekomendasikan suspen, ya. Untuk 13 SPPG yang memerlukan perhatian khusus tersebut," ucap Chandra. 

Menurutnya ini juga perintah yang tegas dan jelas dari rapat bersama Kemendagri dan juga Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beberapa hari yang lalu.

"Kami tegaskan bahwa percepatan SLHS tidak boleh dimaknai sekadar sebagai pemenuhan dokumen administratif. Substansi yang lebih penting adalah memastikan seluruh persyaratan keamanan pangan benar-benar diterapkan secara konsisten dalam operasional sehari-hari," tuturnya.

Terkait hal itu Pemkot Depok mendorong percepatan penerbitan SLHS, tetapi kecepatan tidak boleh mengorbankan keamanan pangan. 

"SLHS harus menjadi bukti bahwa standar benar-benar terpenuhi. Bukan sekadar sertifikat, apalagi makanan MBG dikonsumsi setiap hari oleh penerima manfaat dalam jumlah yang amat besar," tuturnya.

Karena itulah, lanjut Chandra, setiap rekomendasi hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan atau IKL harus segera ditindaklanjuti oleh mitra, yayasan, maupun pengelola SPPG.

"Perbaikan sarana dan prasarana sanitasi, pengelolaan limbah, alur pengolahan makanan, kompetensi penjamah pangan, hingga pemeriksaan laboratorium harus menjadi perhatian bersama."

Sebagai tindak lanjut, pemkot merencanakan penguatan tata kelola MBG melalui surat edaran Ketua Satgas kepada mitra, yayasan, dan kepala SPPG.

Halaman Selanjutnya
img_title