Aparat Main Mata Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot TKN Sebut Ini Salah Satu Abuse of Power Terbesar
- Viva.co.id
Siap –Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, yang dikoordinir oleh Deputi Hukum Todung Mulya Lubis, menegaskan kembali tentang pentingnya netralitas aparat menjelang Pilpres 2024.
Dalam konferensi pers di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 11 November 2023, Todung mengumumkan langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh tim.
"Saat ini, TPN Ganjar-Mahfud siap membuka pos pengaduan untuk menyelidiki indikasi ketidaknetralan aparat. Kami akan memeriksa kasus demi kasus dengan teliti, dan laporan akan diprioritaskan untuk disampaikan ke Kapolri," ujar Todung.
Beliau juga menyatakan bahwa dalam waktu dekat, TPN Ganjar-Mahfud akan meluncurkan pos pengaduan terbuka untuk melibatkan partisipasi dari semua pihak.
Todung menekankan bahwa jika laporan tidak ditanggapi, hal tersebut dapat dianggap sebagai bukti ketidaknetralan yang patut disoroti.
"Kami tidak mengancam, namun masyarakat memiliki hak untuk menilai. Tidak bijaksana bila ketidaknetralan aparat dibiarkan tanpa respons," tegas Todung.
Todung juga mengajak pejabat dan aparat pemerintahan untuk memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga netralitas dan integritas pemilu.
Ia mengingatkan bahwa hasil pemilu yang curang dapat merugikan proses demokrasi dan mengingatkan bahwa masyarakat memiliki ingatan panjang terhadap peristiwa politik.
"Keterlibatan aparat yang tidak netral dapat mengakibatkan sengketa pemilu dan mendelegitimasi hasil. Jangan meremehkan memori rakyat," tambah Todung.
Selain itu, Todung menyoroti tindakan ketidaknetralan aparat terhadap materi kampanye, dengan menurunkan baliho pasangan Ganjar-Mahfud sementara baliho pasangan lainnya dibiarkan berdiri.
Ia menilai tindakan tersebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat, yang tidak seharusnya mencampuri proses pemilu.
"Kami menyayangkan banyak kejadian yang menciderai proses demokrasi. Aparat tidak boleh menciptakan noda dalam pelaksanaan pemilu," tandas Todung.
Sebagai penutup, Todung memperingatkan bahwa masyarakat tidak boleh meremehkan reaksi dan respons terhadap tindakan ketidaknetralan.
Ia menegaskan bahwa aparat yang terlibat dalam tindakan tersebut akan menimbulkan dampak negatif pada pelaksanaan pemilu dan dapat menciptakan keraguan terhadap hasil yang sah.
"Saya ingatkan, jangan meremehkan reaksi masyarakat terhadap ketidaknetralan. Ini bisa menjadi noda serius dalam pemilu 2024," pungkas Todung.
