Anggaran Kementerian PU Banyak yang Diblokir, Begini Nasib Megaproyek IKN?
- Istimewa
"(Minta tambahan anggaran) kalau bisa Rp1.000 triliun, kenapa enggak gitu. Kalau bisa," katanya.
Dalam kesempatan itu, Dody mengaku hingga saat ini belum ada rencana untuk melakukan kunjungan ke IKN meninjau progres pembangunan infrastruktur dasar yang dianggarkan sebelumnya Sebab, pihaknya masih fokus untuk melakukan penyesuaian dengan anggaran yang tersedia.
"(Belum ada rencana ke IKN) kita urusin anggaran dulu. Nanti lah gampang ke IKN," tuturnya.
Sebelumnya, Dody menjelaskan setidaknya ada 10 kegiatan yang akan dibatalkan imbas efisiensi anggaran, seperti pembatalan kegiatan fisik Single Years Contract (SYC) dan Multi Years Contract (MYC) baru yang bersumber dari rupiah murni; pembatalan pembelian alat baru; penggunaan dana tanggap darurat selektif dan efisien.
Selanjutnya pembatasan perjalanan dinas, baik dinas dalam dan luar negeri secara sangat selektif; paperless office atau pengurangan belanja ATK secara signifikan; peniadaan kegiatan seremonial, antara lain hari bakti Kementerian PU, Hari Air, Hari Jalan, Hari Habitat Dunia.
Lalu, peniadaan rapat/seminar luring, mencakup pelaksanaan rapat kerja, rapat koordinasi, diseminasi, seminar, sosialisasi dan sejenisnya secara daring; peniadaan belanja kehumasan kurang prioritas mencakup pencetakan banner dan spanduk, pengadaan seminar kit.
Tidak hanya itu, Dody menambahkan juga diefisienkan belanja operasional mencakup layanan perkantoran, pemeliharaan dan perawatan, hingga sewa kendaraan; dan terakhir efisiensi belanja non operasional seperti honor output kegiatan, jasa konsultan, dan kajian/analisis.
