Ikra Sentil Omongan Wawalkot soal Kisruh Damkar Depok: Menurut Saya Itu Agak Dungu

Siap – Anggota DPRD Depok, Ikravany Hilman ikut bereaksi soal kekisruhan yang terjadi pada Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar.  

Menurut sosok yang akrab disapa Ikra itu, persoalan yang terjadi di Dinas Damkar Depok bukan kali pertama terjadi. 

"Nah bagi saya, soalnya bukan siapa yang ngasih pesan. Tapi apa pesannya. Jadi saya nggak mau diskusi banyak soal apakah dia pegawai, apakah pegawai nggak etis, dan sebagainya," kata Ikra saat dikonfirmasi pada Rabu, 24 Juli 2024.

Ikra menilai, persoalan yang terjadi saat ini justru terkesan kill the messenger (membunuh si pembawa pesan). Ia menilai itu keliru. 

Seharusnya pesan yang disampaikan oleh si petugas Damkar Depok tersebutlah yang semestinya diurus.

"Kan gini, anggaranya kan dimintakan terus setiap tahun. Bahkan anggaranya untuk Damkar itu miliaran, puluhan miliar. Untuk pengadaan, perawatan, dan sebagainya. Harusnya kan pemerintah kota menanggapi dengan baik," ujarnya. 

"Misalnya gini, jangan sampai malah yang direspon adalah soal kelakuan orang Damkar. Kelakuan memviralkan ini, dan sebagainya," sambung Ikra.

Politisi PDIP itu mengatakan, harusnya yang direspon adalah, publik perlu tahu, kenapa bisa begitu. 

"Apakah anggaranya kurang? Apakah memang ada kendala dan sebagainya. Publik ingin tahu bagaimana pemerintah kota merespon itu," jelasnya.  

"Karena coba bayangkan, satu instrumen, satu alat untuk menyelamatkan publik bisa jadi berbahaya buat publik. Karena mobilnya nggak ada rem tangan, misalnya gitu," timpal dia lagi.

"Iya doang, masa mobil damkar yang sebesar itu nggak ada rem tangan. Nah, itu kan soal. belum lagi soal fungsi-fungsi yang lain dari Damkar Depok," sambungnya. 

Hal ini, lanjut Ikra, perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Depok, agar jangan sampai ada kejadian fatal.

"Buktinya kan kemarin ya, ada kebakaran di rumah ibadah enggak bisa ditangani. Habis rumah ibadahnya, karena kekurangan peralatan yang sebenarnya kita punya, tapi nggak bisa berfungsi alatnya." 

Atas dasar itulah, kata Ikra diskusi yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana melindungi publik. 

"Saya enggak tertarik diskusi soal siapa yang kasih pesan, dan sebagainya. Tapi bagaimana kita bisa melindungi warga, dalam hal ini warga Kota Depok dari ancaman-ancaman, terutama kebakaran," tegasnya. 

Di satu sisi, anggaran Damkar Depok, kata Ikra, terbilang cukup besar. Untuk biaya perawatan saja bisa mencapai nyaris Rp 1 miliar per tahun.

"Itu untuk perawatan seluruhnya. Belum lagi soal bahan bakar dan sebagainya." 

Menindaklanjuti polemik saat ini, Ikra berencana akan memanggil pihak terkait, terutama pejabat Damkar Depok untuk dimintai klarifikasi.

"Saya sendiri sudah minta fraksi PDI perjuangan, karena kan ini dibagi di komisi-komisi ya gak bisa semuanya ngomong, untuk merespon ini," katanya. 

Akan tetapi, lanjut Ikra, hal yang paling penting dalam masalah ini adalah mendengar isi pesan yang disampaikan oleh petugas Damkar Depok tersebut.

"Saya pasti akan meminta bahwa bukan di messenger yang kamu (Pemkot Depok) urus, tapi message-nya diberesin, pesannya itu diberesin," ucap dia. 

"Nah, apakah akan beres pesannya? Ya kita enggak tahu. Karena kan kuasa pengguna anggarannya pemerintah kota. Sudah dianggarkan, apakah bisa dikerjakan atau tidak dan sebagainya, ya itu urusan manajemen di pemerintah kota," ujarnya lagi.

Berikutnya yang juga menjadi sorotan Ikra adalah pernyataan Wakil Wali Kota (Wawalkot) Depok, Imam Budi Hartono yang justru sibuk mengurus masalah etika Sandi, pegawai Damkar yang melakukan aksi protes tersebut.

"Ya itu kan bukan pernyataan untuk publik. Itu pernyataan untuk diinternal mereka. Misalnya dia panggil orangnya, dia tegur. Tapi pernyataan publik kan enggak bisa begitu. Menurut saya itu agak dungu," katanya. 

"Publik enggak peduli soal kelakuan dianya (Sandi), tapi mereka pingin tahu bahwa, loh Damkar kita benar nggak kayak begini? Kalau benar, gimana cara beresinnya? Itu kan kebijakan pemerintah kota." 

Pemerintah kota, kata Ikra, seharusnya memberikan pemahaman pada publik bahwa mereka bekerja untuk melindungi warganya. 

"Nah, ini kan nyaris nggak dibantah apa yang disampaikan oleh petugas Damkar, Sandi itu. Nggak ada bantahan yang signifikan. Artinya kan, jangan-jangan benar apa yang dibilang sama Sandi," ucap Ikra.