Anom Wibisono Sebut Hasto Gagal Jalankan Fungsi Sekjen, PDIP Harus Segera Lakukan Evaluasi Internal
- istimewa
Siap –Sejumlah pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto usai Pilpres dan menjelang hasil sidang sengketa Pilpres 2024 di MK menuai beragam reaksi dari berbagai pihak, tak terkecuali dari mantan aktivis senior era 90 an Anom Wibisono.
Anom mengatakan bahwa semua pernyataan yang dikeluarkan oleh Hasto hanyalah sebagai ajang eksistensi dan memperlihatkan nilai tawar usai Pemilu 2024.
Pasalnya belum lama ini, kata Anom, santer pernyataan apakah PDIP akan menjadi bagian dari Pemerintahan Prabowo Subianto kelak atau memilih oposisi.
"Jadi itu hanya sebuah eksistensi dan memperlihatkan bahwa PDIP memiliki nilai tawar apabila masuk dalam pemerintahan maupun jika menjadi oposisi," ujar Anom kepada siap.viva.co.id.
Namun demikian, lanjut Anom, jika melihat kenyataan dalam ajang Pilpres kemarin, kinerja Hasto sebagai seorang Sekjen sebuah partai besar seperti PDIP tergolong gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Karena menurut Anom, Hasto tidak dapat memaksimalkan mesin partai sehingga hasil perolehan suara untuk capres yang diusung tidak berbanding lurus dengan hasil perolehan suara pada pemilihan legislatif (Pileg).
"Artinya dia (Hasto) bisa disebut gagal berperan sesuai jabatan yang diemban sebagai sekjen sehingga perolehan suara tidak maksimal untuk capres yang diusung," katanya.
Selain itu, kata Anom, Hasto juga tidak dapat menempatkan diri seperti para pendahulunya dalam menyikapi dinamika politik atau isu isu yang berkembang di tengah masyarakat.
"Seorang Sekjen semestinya bisa menempatkan diri ketika membuat pernyataan, terlebih dalam menanggapi isu politik, bukan malah responsif terhadap setiap situasi yang terjadi," tuturnya.
"Jadi dipilah pilih, mana pernyataan yang harusnya ditanggapi sebagai seorang sekjen partai, mana yang cukup hanya ditanggapi cukup ditingkat DPP atau DPC," sambungnya.
Untuk itu kata Anom, PDIP harus segera melakukan evaluasi secara internal terkait seluruh persoalan yang ada, selain itu, jika memang mau membuktikan dalih dalih yang sering disebut sebagai penyelematan demokrasi negeri ini baiknya berada diluar pemerintahan alias oposisi.
"Semestinya ada evaluasi secara internal terkait seluruh persoalan yang ada, kemudian jika ingin mempersiapkan untuk pemilu selanjutnya dan membuktikan soal menyelamatkan demokrasi ya harus diluar pemerintahan, itu lebih elegan sebagai partai yang memiliki ideologi," pungkasnya.
