Hasto Serukan Kontrol Ketat Parlemen Terhadap Anggaran Bansos, Dipotong 5% Untuk Kepentingan Elite
- Istimewa
Siap –Dalam menghadapi polemik terkait potongan anggaran 5% untuk bantuan sosial (bansos), Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, memberikan respons tegas terhadap pernyataan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.
Meskipun Ganjar mengaku tidak mengetahui detail kasus tersebut, namun ia menekankan perlunya kontrol parlemen terhadap anggaran kementerian yang berasal dari APBN.
"Pada debat kelima capres di JCC, Ganjar meminta DPR RI untuk mengontrol dan melakukan pengawasan terhadap anggaran belanja. Proses politik di parlemen dapat menjadi kontrol jika terdapat indikasi tidak benar," kata Ganjar.
Ganjar juga mengungkapkan kebutuhan untuk mengontrol penyaluran bansos, khususnya saat pembagiannya semakin masif di awal tahun ini.
Ia menegaskan bahwa pengawasan dapat meminimalisir klaim-klaim yang muncul dari pihak tertentu terkait pemberian bansos.
Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Mahfud MD, mengingatkan bahwa pemotongan anggaran kementerian untuk bansos memang terjadi saat pandemi Covid-19.
Ia menjelaskan bahwa kementerian/lembaga melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi.
