Bela Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye, Projo: Apa yang Salah?
- Istimewa
Siap – Presiden Joko Widodo (Jokowi), baru-baru ini mengeluarkan pernyataan penting terkait dengan hak politiknya sebagai kepala negara. Hal tersebut berkaitan dengan Pilpres 2024.
Jokowi menegaskan, bahwa peranan presiden tidak sekadar mengelola administrasi negara, tapi juga melibatkan kebebasan untuk terlibat aktif dalam kegiatan kampanye politik.
Dalam pidato yang disampaikan di Jakarta, Jokowi juga mengatakan bahwa yang disampaikannya ini adalah bagian dari hak-hak demokratis dan politik yang dimiliki setiap individu, termasuk para menteri
“Ini hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh memihak, boleh,” katanya pada Rabu, 24 Januari 2024.
Belakangan pernyataan itu menuai pro dan kontra di tengah publik. Sebagian pihak menilai, Jokowi tidak bersikap sebagai seorang negarawan yang tengah memimpin bangsa.
Hal tersebut direspon oleh Ketua Umum Pro-Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi. Ia mengaku bingung dengan tuntutan yang dihadapi.
Budi menegaskan, bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan oleh Jokowi, mengingat peraturan dan perundangan memang memperbolehkan seorang presiden menggunakan hak politiknya.
