Iran Singgung Utang AS yang Membengkak hingga Rp 711 Kuadriliun
- Istimewa
Teheran menanggapi dengan mengunggah peta California sebagai wilayah baru Republik Islam Iran melalui akun resmi X Selasa 18 Agustus 2026.
Akun tersebut mengunggap peta Amerika Serikat dengan wilayah California yang diberi warna biru.
Menurut laporan Anandolu, unggahan itu tidak disertai pernyataan Teheran secara resmi mengambil langkah untuk mencaplok California.
Diketahui California memiliki komunitas keturunan Iran terbesar di luar Iran, terutama di kawasan Los Angeles.
Data Iranian diaspora Dasport yang dikelola Center for Near Eastern Studies di UCLA memerkirakan sekitar 141.000 warga Amerika keturunan tinggal di Los Angeles Country.
Komunitas Republik Islam di California Selatan berkembang pesat setelah revolusi Iran 1979.
Kawasan Westwood di Los Angeles lalu menjadi salah satu pusat kehidupan diaspora negara tersebut dan dikenal dengan julukan The Rangels.
Teheran Sebut Trump Delusi
Melansir The Hill, Trump pertama kali menyampaikan gagasan menjadikan Selat Hormuz sebagai wilayah AS pada Jumat 14 Agustus 2026.
Dalam sebuah acara, Presiden Amerika Serikat itu mengatakan akan segera menjadikan jalur perairan tersebut sebagai wilayah Amerika Serikat.
Gedung putih awal pekan ini menyebut Trump menyukai gagasan yang disampaikan sebelumnya. Trump bahkan mengeklaim Amerika Serikat sudah mengendalikan Selat Hormus melalui blokade.
Menanggapi klaim Trump, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi menyebut pandangan Presiden Amerika Serikat terkait Selat Hormuz sebagai delusi.
"Delusi mengenai Selat Hormuz ini akan segera dikoreksi, atau kami yang akan mengoreksi delusi pria delusional ini," katanya.
Sebelumnya Kazem Gharibabadi menegaskan Selat Hormuz merupakan wilayah yang berkaitan dengan kedaulatan Iran.
Jalur perairan krusial itu hanya akan dibuka dan ditutup di bawah kendali Iran.
Teheran pun menyebut ancaman Trump sebagai omong kosong.
jelang berakhirnya nota kesepahaman yang ditandatangani antara kedua negara.
Melansir Al Jazeera, mantan Asosiasi Wakil Jaksa Agung (Associate Deputy Attorney General) AS di bawah pemerintahan Presiden Ronald, Bruce Fein mengatakan Trump secara konstitusional tidak berdaya untuk melakukan aneksasi sendiri.
Menurut Fein, jika Trump tetap melanjutkan aneksasi maka hal itu merupakan kejahatan perang agresif berdasarkan hukum internasional termasuk piagam PBB.
