KPU NIlai Format Baru Debat Paslon Capres-Cawapres Tak Melanggar Undang-Undang
- Siap.Viva.co.id sumber. Viva.co.id
Siap – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai format baru dalam debat cawapres di pemilu kali ini sama sekali tak melanggar Undang-Undang (UU) Pemilu.
Anggota KPU Idham Holik menganggap debat Pilpres 2024 yang dilaksanakan sebanyak tiga kali untuk capres dan dua kali untuk cawapres sesuai Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 Pasal 50 Ayat (1).
Nantinya KPU akan menyampaikan ke tim kampanye agar menghadirkan semua paslon di setiap sesi debat. Namun, proporsi bicara akan disesuaikan antara debat capres atau cawapres.
"Misalnya pada saat debat capres, aktor utamanya adalah capres itu sendiri dalam menyampaikan pendalaman materi visi, misi, dan program pencalonan. Dalam debat ini, cawapres hanya mendampingi saja," ucap Idham sebagaimana dilansir Antara.
Menurut Idham, aturan ini tak melanggar undang-undang. Pada 29 November lalu, KPU juga telah mengadakan rabat perihal bebat tersebut dengan tiga tim kampanye paslon.
Kemudian di hari berikutnya, yakni 30 November, KPU mengundang perwakilan media siar untuk rapat menjelaskan rencana debat tersebut.
"Hal ini tidak keluar dari substansi norma Pasal 277 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 277 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 juncto Pasal 50 ayat (1) Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023," kata Idham.
Setiap debat akan ada tema khusus yang akan dibahas. Pertama hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi yang dilaksanakan pada 12 Desember.
Kemudian pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional diadakan pada 22 Desember. Tema ketiga ekonomi (kerakyatan dan digital), kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak (digital), keuangan, pengelolaan APBN dilaksanakan pada 7 Januari 2024.
Debat keempat dilaksanakan pada 21 Januari 2024 dengan tema energi, sumber daya alam (SDA), SMN, pajak karbon, lingkungan hidup dan agraria, serta masyarakat adat.
Terakhir membahas teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan (post-COVID Society), dan ketenagakerjaan. dilaksanakan pada 4 Februari 2024.
