Temukan Kecurangan soal Netralitas ASN, TNI hingga Polri, Laporkan Kesini!

Siap – Gabungan Koalisi Masyarakat Sipil (GKMS), secara resmi meluncurkan hotline dan akun media sosial sebagai sarana untuk memantau, sekaligus mengawasi serta melaporkan terkait dengan netralitas Pemilu di 2024.

"Melalui hotline WhatsApp dan media Sosial Twitter, Instagram,  Facebook dan TikTok yang kami luncurkan, kita berharap semua stakeholder ikut serta berperan aktif dalam mengawasi netralitas Pemilu 2024," kata Juru Bicara GKMS, Rijal Ilyas dikutip pada Rabu, 29 November 2023.

Menurut dia, ini penting demi melahirkan pemimpin yang berkualitas dan betul-betul pilihan rakyat.

Selanjutnya, Rijal juga mengimbau kepada masyarakat di seluruh Indonesia tak perlu khawatir dan takut untuk melaporkan apabila menemukan ASN, TNI, Polri ataupun penyelenggara pemilu yang tidak netral di lapangan. 

"Mari kita bersama-sama awasi, pantau, foto bahkan rekam vidio dan laporkan jika menemukan kejadian yang tidak netral di lapangan," tuturnya.

"Atau bisa juga adukan ke kami di akun medsos Posko Netralitas Pemilu atau hotline WhatsApp di nomor 0823 1132 9021, selanjutnya kami akan meneruskan kepada yang berwajib," sambung pria yang akrab dipanggil Bombom tersebut. 

Lebih lanjut Rijal mengatakan, dengan berjalannya pemilu yang jujur dan adil serta netral maka Indonesia memiliki kualitas pesta demokrasi yang semakin baik.

"Tentu, pesta demokrasi yang baik, akan melahirkan pemimpin yang mempunyai kualitas yang baik pula, begitu sebaliknya jika pemimpin dilahirkan dari atas kecurangan maka Indonesia memiliki kualitas pemimpin atau wakil rakyat yang buruk," tegasnya. 

Kendati demikian, Rijal berharap agar ASN, TNI, Polri dan penyelenggara pemilu untuk tidak ikut serta berpihak kepada salah satu calon dan menjaga integritas masing-masing lembaganya.

"Mari kita jaga pesta demokrasi agar melahirkan pemimpin yang berkualitas dan betul-betul pilihan rakyat serta menjaga Pemilu 2024 berjalan Aman, damai dan lancar," katanya. 

Sementara itu, dalam acara tersebut, sebagai narasumber, Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono menyoroti Komisi I DPR RI membentuk panja netralitas mitra komisi. 

Pasalanya, panja tersebut merupakan panja pertama yang dibentuk selama sejarah kepemiluan di Indonesia. Upaya tersebut dinilai bahwa dugaan ketidaknetralan aparat tidak terjadi di ruang hampa.

"Kenapa pemilu kali ini bciara soal netralitas, tidak seperti pemilu sebelumnya? Ada apa sebenarnya? tidak bisa dilepaskan dari apa yang terjadi di MK," kata Aiman. 

Oleh karena itu, Aiman merasa memiliki kewajiban untuk mengingatkan netralitas aparat selama penyelenggaraan Pemilu 2024, termasuk aparat kepolisian. 

Sebagaimana diketahui, Aiman telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya usai mengungkap adanya dugaan ketidaknetralan aparat kepolisian. 

Sementara itu, perwakilan dari Aliansi Penyelamatan Konstitusi, Azwar Furgudyama menyoroti dugaan adanya ketidaknetralan yang ramai baru-baru ini di publik.  

"Faktanya yang kita lihat hari ini giliran pasangan calon datang ke Bali spanduk diturunkan, begitu dia datang ke kampung halaman saya di Sumatera Barat, nggak tuh baligo yang satu nggak diturunkan. Apakah kita bangsa Indonesia mau terus bersikap munafik?" tanya Azwar. 

Ia melanjutkan, kenapa dirinya mengatakan munafik, karena menurutnya, apa yang menjadi kesepakatan bersama tidak dijalankan bahkan dilanggar. 

"Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sudah jelas mengatakan, bahwa aparatur negara tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu, ini malah dugaannya ada yang masang spanduk, kita tidak usah sebutkan pasti dia yang masang," ungkap Azwar. 

Ditempat yang sama, Ketua DKPP Heddy Lugito menyebutkan bahwa pemilu sebagai induk semang demokrasi. 

Menurutnya, ada lima kunci agar pemilu disebut demokratis. Pertama, regulasi yang baik. Kedua, birokrasi yang netral. 

Ketiga, peserta yang taat aturan. Keempat, pemilih yang cerdas dan partisipatif. Kelima, penyelenggara pemilu yang berintegritas.

Selanjutnya, kata Heddy, jika mengutip data dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), ketidaknetralan ASN merupakan fenomena gunung es. 

Beberapa alasan ASN tidak netral antara lain memiliki hubungan kekerabatan dengan peserta pemilu serta relasi antara atasan dan bawahan.

Terlebih, lanjut Heddy, lahirnya DKPP merupakan upaya untuk menegakkan integritas penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, di semua tingkatan. 

Selama 10 bulan, ia menyebut DKPP telah menerima dan menyidangkan 385 pengaduan.

"Putusan terberat, ya, pemberhentian, banyak. Yang terkahir Ketua Bawaslu Kota Surabaya kita berhentikan," ujarnya.Gabungan Koalisi Masyarakat Sipil (GKMS), secara resmi meluncurkan hotline dan akun media sosial sebagai sarana untuk memantau, sekaligus mengawasi serta melaporkan terkait dengan netralitas Pemilu di 2024.

"Melalui hotline WhatsApp dan media Sosial Twitter, Instagram,  Facebook dan TikTok yang kami luncurkan, kita berharap semua stakeholder ikut serta berperan aktif dalam mengawasi netralitas Pemilu 2024," kata Juru Bicara GKMS, Rijal Ilyas dikutip pada Rabu, 29 November 2023.

Menurut dia, ini penting demi melahirkan pemimpin yang berkualitas dan betul-betul pilihan rakyat.

Selanjutnya, Rijal juga mengimbau kepada masyarakat di seluruh Indonesia tak perlu khawatir dan takut untuk melaporkan apabila menemukan ASN, TNI, Polri ataupun penyelenggara pemilu yang tidak netral di lapangan. 

"Mari kita bersama-sama awasi, pantau, foto bahkan rekam vidio dan laporkan jika menemukan kejadian yang tidak netral di lapangan," tuturnya.

"Atau bisa juga adukan ke kami di akun medsos Posko Netralitas Pemilu atau hotline WhatsApp di nomor 0823 1132 9021, selanjutnya kami akan meneruskan kepada yang berwajib," sambung pria yang akrab dipanggil Bombom tersebut. 

Lebih lanjut Rijal mengatakan, dengan berjalannya pemilu yang jujur dan adil serta netral maka Indonesia memiliki kualitas pesta demokrasi yang semakin baik.

"Tentu, pesta demokrasi yang baik, akan melahirkan pemimpin yang mempunyai kualitas yang baik pula, begitu sebaliknya jika pemimpin dilahirkan dari atas kecurangan maka Indonesia memiliki kualitas pemimpin atau wakil rakyat yang buruk," tegasnya. 

Kendati demikian, Rijal berharap agar ASN, TNI, Polri dan penyelenggara pemilu untuk tidak ikut serta berpihak kepada salah satu calon dan menjaga integritas masing-masing lembaganya.

"Mari kita jaga pesta demokrasi agar melahirkan pemimpin yang berkualitas dan betul-betul pilihan rakyat serta menjaga Pemilu 2024 berjalan Aman, damai dan lancar," katanya. 

Sementara itu, dalam acara tersebut, sebagai narasumber, Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono menyoroti Komisi I DPR RI membentuk panja netralitas mitra komisi. 

Pasalnya, panja tersebut merupakan panja pertama yang dibentuk selama sejarah kepemiluan di Indonesia. Upaya tersebut dinilai bahwa dugaan ketidaknetralan aparat tidak terjadi di ruang hampa.

"Kenapa pemilu kali ini bciara soal netralitas, tidak seperti pemilu sebelumnya? Ada apa sebenarnya? tidak bisa dilepaskan dari apa yang terjadi di MK," kata Aiman. 

Oleh karena itu, Aiman merasa memiliki kewajiban untuk mengingatkan netralitas aparat selama penyelenggaraan Pemilu 2024, termasuk aparat kepolisian. 

Sebagaimana diketahui, Aiman telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya usai mengungkap adanya dugaan ketidaknetralan aparat kepolisian. 

Sementara itu, perwakilan dari Aliansi Penyelamatan Konstitusi, Azwar Furgudyama menyoroti dugaan adanya ketidaknetralan yang ramai baru-baru ini di publik.  

"Faktanya yang kita lihat hari ini giliran pasangan calon datang ke Bali spanduk diturunkan, begitu dia datang ke kampung halaman saya di Sumatera Barat, nggak tuh baligo yang satu nggak diturunkan. Apakah kita bangsa Indonesia mau terus bersikap munafik?" tanya Azwar. 

Ia melanjutkan, kenapa dirinya mengatakan munafik, karena menurutnya, apa yang menjadi kesepakatan bersama tidak dijalankan bahkan dilanggar. 

"Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sudah jelas mengatakan, bahwa aparatur negara tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu, ini malah dugaannya ada yang masang spanduk, kita tidak usah sebutkan pasti dia yang masang," ungkap Azwar. 

Ditempat yang sama, Ketua DKPP Heddy Lugito menyebutkan bahwa pemilu sebagai induk semang demokrasi. 

Menurutnya, ada lima kunci agar pemilu disebut demokratis. Pertama, regulasi yang baik. Kedua, birokrasi yang netral. 

Ketiga, peserta yang taat aturan. Keempat, pemilih yang cerdas dan partisipatif. Kelima, penyelenggara pemilu yang berintegritas.

Selanjutnya, kata Heddy, jika mengutip data dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), ketidaknetralan ASN merupakan fenomena gunung es. 

Beberapa alasan ASN tidak netral antara lain memiliki hubungan kekerabatan dengan peserta pemilu serta relasi antara atasan dan bawahan.

Terlebih, lanjut Heddy, lahirnya DKPP merupakan upaya untuk menegakkan integritas penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, di semua tingkatan. 

Selama 10 bulan, ia menyebut DKPP telah menerima dan menyidangkan 385 pengaduan.

"Putusan terberat, ya, pemberhentian, banyak. Yang terkahir Ketua Bawaslu Kota Surabaya kita berhentikan," ujarnya.