Kisruh Stunting Berujung Usulan Pencopotan Kadinkes, Mad Arif: Ini Bukan Soal Manuver Politik

Potret Anggota Konmisi A DPRD Depok Mad Arif
Sumber :

Siap –Permasalahan menu makanan tambahan untuk mengatasi stunting yang heboh ditengah masyarakat hingga berujung pada usulan Ketua Komisi A DPRD Depok untuk mencopot Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) menuai sorotan berbagai pihak.

Keras! Ini Surat Terbuka Paralegal Depok Terkait Dugaan Oknum DPRD Cabul

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi A DPRD Depok Fraksi PDI Perjuangan Mad Arif mengatakan bahwa harusnya tidak usah sampai bersitegang dan beradu argumen di media.

Apalagi sampai menyinggung soal tahun politik dan kepentingan tertentu.

Viral Dugaan Cabul Oknum DPRD Depok, Jaksa Pastikan 'Upaya Damai' Tak Berlaku!

"Pak harusnya lebih bijak dalam mengeluarkan pernyataan di media kalau memang tau ini sudah masuk tahun politik jangan asal ngomong juga," ujarnya.

Lebih lanjut Mad Arif mengatakan, terlepas dari apapun, kami Komisi A DPRD membidangi tentang kepegawaian, jika memang ada usulan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) dicopot lantaran kisruh nya menu makanan penaggulangan stunting itu wajar.

Oknum Anggota DPRD Depok Dipolisikan Gegara Diduga Cabuli Siswi SMP

Karena menurut Mad Arif, persoalan tersebut tidak akan mungkin terjadi jika dari awal pelaksanaannya melalui mekanisme dan pengawasan ketat dari yang bersangkutan dalam hal ini Kadinkes Depok.

"Persoalan ini sudah bukan lagi isu lokal tapi sudah menjadi isu nasional, buktinya sampai Menteri PMK angkat bicara, artinya kan memang ada masalah," Katanya.

"Jika memang terbukti ada masalah ya perbaiki bukan malah sibuk mencari pembenaran, kan sebenarnya sederhana tinggal bilang akan kami evaluasi dan sebagainya," sambungnya.

Usulan pencopotan Kadinkes itu, kata Mad Arif tidak mungkin asal asalan tanpa dasar, hal tersebut sampai mencuat lantaran memang sudah diambang batas toleransi.

Maka dari itu, lanjut Mad Arif, pak Wali boleh berargumen kalau kinerja Kadinkes telah sesuai dan lain sebagainya, tapi kenyataannya seperti ini.

"Prinsipnya usulan tersebut tidak didasari oleh apapun, kami hanya melihat dari fakta di lapangan dan untuk kepentingan masyarakat banyak, dan sekali lagi saya tegaskan, ini bukan manuver menjelang tahun politik," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua komisi A DPRD Depok Fraksi Partai Gerindra, Hamzah menegaskan bahwa pasca kekisruhan masalah Stunting Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) harus dicopot dari jabatannya.

"Kami dari Komisi A yang membidangi tentang kepegawaian dalam rapat nanti akan meminta Kadinkes agar diganti," katanya.

Terkait soal Stunting kata Hamzah, baiknya harus sesuai kalau bicara standar gizi ya standar gizi, jangan hanya bicara sesuai dengan standar Kemenkes tapi belum pernah melakukan pengecekan secara langsung.

"Kadinkes kan baru katanya, apakah itu jaminan otak otak dari ikan tenggiri atau dari tuna? kan belom. coba aja tuh suruh makan temuan kita otak otak yang belum mateng mau gak kadinkes?," tegas Hamzah.

Untuk itu lanjut Hamzah, Komisi A minta Kepala Dinas yang seperti itu dimutasi, karena kami punya kewenangan atas hal tersebut," terangnya.

"Jika ada kekurangan dan kelemahan harusnya diperbaiki bukan malah berdalih bahwa itu sudah standar ini dan itu," sambungnya.

Lebih lanjut Hamzah mengatakan, pihaknya terus mendukung program Stunting yang ada karena memang itu bagus dan harus dilanjutkan.

"DPRD itu sangat mendukung program Stunting karena kami (Gerindra) diajarkan oleh pak prabowo itu jika baik maka kita harus katakan baik dan yang buruk harus kita katakan buruk, jangan buruk tapi membela diri itu dikatakan baik kan ga etis," tandasnya.