Jadi Sorotan, Ini Kata Jimly Asshiddiqie Soal Putusan MK Terkait batasan usia Capres Cawapres

Potret Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie 
Sumber :
  • Istimewa

Siap –Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Anwar Usman. 

Ray Rangkuti : Harapan Masyarakat Terhadap Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2024

Keputusan ini diambil setelah Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi dan pengumuman putusan tersebut telah diumumkan secara resmi dan terbuka di Gedung MK RI, Jakarta, pada Selasa, 7 November 2023. 

Namun demikian, dibalik putusan tersebut masih menyisakan sebuah misteri dan pertanyaan banyak pihak, apakah putusan itu berpengaruh dengan putusan MK soal batasan usia Capres Cawapres atau tidak.

Bye Bye Petahana, Supian-Chandra Resmi Menang Telak di Pilkada Depok, Ini Jadwal Pelantikannya!

Menanggapi hal tersebut, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengatakan menegaskan bahwa aturan main untuk Pilpres 2024 telah final sehingga tak ada lagi peluang putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 terdampak oleh putusan MKMK soal pelanggaran etik hakim konstitusi.

Untuk itu, kata Jimly, pihaknya menghimbau seluruh pihak agar berfokus dalam Pilpres 2024 mendatang, sembari memusatkan perhatian untuk suksesnya pemilu.

Ketua Tim Pemenangan IBH-Ririn Pasrah Jagoannya Kalah di Pilkada Depok: Legowo Kita Mah

“Mari fokus untuk ke depan. Jadi undang-undang ya sudah diputus, sudah dilaksanakan implementasinya oleh KPU, tinggal besok mereka akan membuat keputusan tentang pengesahan capres-cawapres,” ujar Jimly saat konferensi pers di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Selasa 7 November 2023.

Lebih lanjut Jimly mengatakan, jika ketentuan batas usia capres-cawapres kembali diubah oleh putusan MK, maka hal itu akan berlaku pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2029.

"Jadi kalau nanti ada perubahan lagi UU sebagaimana diajukan oleh mahasiswa itu, berlakunya nanti di 2029," katanya.

Terkait perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atas nama pelapor Brahma Aryana yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia).

MK akan kembali menggelar sidang gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, Rabu 8 November pukul 13.30 WIB.