Advokat LBH Ansor, Fadlan Soroti Dugaan Pelanggaran DPD RI dalam Reses dan Penyalahgunaan Anggaran

Pemerintah telah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran untuk memastikan dana yang digunakan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Namun, pelaksanaan reses yang tidak sesuai dengan prosedur ini justru bisa merugikan keuangan negara.

Fadlan menegaskan bahwa LBH Ansor akan terus mengawal dugaan pelanggaran ini, dan menuntut pertanggungjawaban hukum serta anggaran yang jelas.

"DPD RI harus lebih transparan dalam penggunaan anggaran, terutama terkait kegiatan reses. Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan dana, maka harus ada tindakan tegas, termasuk audit mendalam oleh lembaga berwenang," jelas Fadlan.

Ia juga menambahkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran negara harus menjadi perhatian utama bagi setiap lembaga negara, termasuk DPD RI.

Pengawasan anggaran harus diperketat untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana negara.

Sejumlah pihak kini mendesak agar pelaksanaan reses DPD RI dievaluasi secara menyeluruh.

Halaman Selanjutnya

Beberapa kalangan menilai perlu dilakukan audit khusus oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan anggaran dalam kegiatan tersebut.