Advokat LBH Ansor, Fadlan Soroti Dugaan Pelanggaran DPD RI dalam Reses dan Penyalahgunaan Anggaran

Beberapa kalangan menilai perlu dilakukan audit khusus oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan anggaran dalam kegiatan tersebut.

"Jika memang ditemukan adanya pelanggaran, ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap amanat UU. Oleh karena itu, perlu ada sanksi tegas, termasuk pemecatan. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelaksanaan reses di DPD RI sangat diperlukan. Jangan sampai praktik seperti ini terus berulang dan merugikan negara," pungkas Fadlan.