PB HMI Dorong Pemerintah Perketat Tata Kelola LPG 3 Kg dan Samakan HET di Semua Lapisan Distribusi
- Istimewa
Ia menegaskan bahwa subsidi energi harus dikelola secara bijak agar tidak terjadi penimbunan atau penggunaan yang tidak sesuai peruntukannya.
“Kami memahami bahwa LPG 3 kg adalah kebutuhan pokok bagi masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah untuk memastikan distribusinya lebih tertata, termasuk dengan sistem pencatatan yang lebih transparan,” tambahnya.
PB HMI juga menyoroti maraknya praktik pengoplosan LPG 3 kg ke dalam tabung LPG 12 kg yang kemudian dijual dengan harga non-subsidi.
Menurut Rizki, praktik ilegal ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga membahayakan masyarakat karena sering dilakukan tanpa standar keamanan yang memadai.
“Kami meminta pemerintah untuk bertindak tegas terhadap pelaku pengoplosan LPG 3 kg. Selain merugikan subsidi negara, praktik ini juga berisiko tinggi bagi keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, Rizki juga mengakui bahwa pemerintah telah menunjukkan komitmen dalam memperbaiki distribusi LPG 3 kg, seperti dengan wacana penerapan sistem digitalisasi dan pencatatan berbasis data.
Namun, ia menekankan bahwa pengawasan di lapangan tetap menjadi kunci utama keberhasilan kebijakan ini.
